JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membantah informasi yang menyebut akan terjadi pemadaman internet nasional selama tiga hari pada 25-27 September 2026.
Informasi tersebut beredar melalui sebuah dokumen yang mengatasnamakan Komdigi dengan judul “Surat Peringatan” bernomor B-486/KKD/HM.01.02/09/2026.
Dokumen itu mencatut nama dan tanda tangan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta memuat klaim mengenai gangguan besar pada sistem satelit komunikasi nasional.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menegaskan dokumen tersebut palsu. Ia memastikan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk memadamkan internet secara nasional pada 25-27 September 2026.
“Surat peringatan pemadaman internet nasional yang mengatasnamakan kementerian kami adalah murni tindakan pemalsuan dan berita bohong. Tidak ada rencana pemadaman internet nasional pada 25 sampai 27 September 2026,” kata Angga di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Angga mengatakan layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat tetap berjalan normal. Layanan seluler dan jaringan fiber optik juga tetap beroperasi seperti biasa.
Ia sekaligus membantah klaim mengenai gangguan besar pada satelit komunikasi nasional. Menurutnya, tidak ada kondisi seperti yang disebutkan dalam dokumen palsu tersebut.
“Seluruh layanan internet, aplikasi pesan instan, sistem perbankan, ATM, serta aktivitas digital masyarakat dipastikan berjalan dengan normal, aman, dan lancar. Masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Komdigi juga meminta masyarakat tidak melakukan penarikan uang tunai secara berlebihan ataupun menghindari transaksi digital karena terpengaruh informasi tersebut. Sistem perbankan dan ATM tetap beroperasi normal.
Telusuri Pembuat Dokumen Palsu
Angga mengatakan Komdigi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri pihak yang membuat dan menyebarkan dokumen palsu tersebut.
Penelusuran dilakukan untuk mengetahui sumber pembuatan dokumen, pola penyebarannya, serta pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menangani pihak yang membuat maupun menyebarkan dokumen palsu ini. Ruang digital tidak boleh digunakan untuk menciptakan kepanikan melalui informasi yang tidak benar,” ujarnya.
Komdigi mengimbau masyarakat tidak meneruskan dokumen tersebut. Informasi mengenai kebijakan pemerintah dan layanan komunikasi digital dapat diperiksa melalui kanal resmi pemerintah.
Komdigi juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong dan menimbulkan kerusuhan di masyarakat dapat memiliki konsekuensi hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.
“Kami meminta masyarakat tidak panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Cek terlebih dahulu melalui kanal resmi Komdigi sebelum meneruskan informasi kepada keluarga, kerabat, maupun masyarakat lainnya,” kata Angga.
Komdigi menyatakan akan terus menyampaikan informasi mengenai kondisi jaringan dan kebijakan komunikasi digital melalui kanal resmi kementerian di komdigi.go.id.
