TANGERANG (kabarpublik.id) – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Banten menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengatakan, Banten memiliki potensi ekonomi besar yang mencakup sektor industri, perdagangan, pertanian, perikanan, serta berbagai potensi ekonomi di tingkat desa dan kelurahan.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah agar keberadaan KDKMP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pembentukan organisasi.
“Potensi ini perlu kita kelola bersama agar memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Di sinilah KDKMP hadir, bukan sekadar dibentuk, melainkan harus menjadi wadah aktivitas ekonomi yang menghubungkan produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan usaha secara bersama,” kata Zabadi saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Senin (9/11/2026).
Zabadi menegaskan, tata kelola organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan koperasi. Karena itu, bendahara memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran.
Bendahara juga berperan menjaga kepercayaan anggota melalui pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai KDKMP memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat kemandirian masyarakat desa.
Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” ujar Dimyati.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari desa akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Melalui KDKMP, potensi sumber daya yang selama ini belum dimanfaatkan diharapkan dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.
Dimyati juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperkuat pelaksanaan program tersebut.
“Kami adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat secara administratif. Maka, kami akan mendorong agar potensi yang tidur menjadi bangun dan melek. Yang sudah bangun, kita dorong agar lebih meningkat lagi. Kami bersama-sama secara masif memajukan KDKMP,” katanya.
Menurut Dimyati, pelatihan dan sertifikasi bendahara merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi. Bendahara harus memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi dan keuangan secara profesional.
“Bendahara itu harus kompeten. Bendahara harus dilatih bagaimana mencatat, mendata, membuat alur kas, hingga menyusun neraca,” ujarnya.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik mengatakan, keberhasilan KDKMP juga ditentukan oleh kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan organisasi.
Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dan sertifikasi dengan serius agar memiliki kompetensi yang teruji dalam menjalankan tugas sebagai bendahara koperasi.
Pelatihan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan sehingga operasional koperasi berjalan secara profesional dan akuntabel.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menyebutkan, kegiatan pelatihan dan sertifikasi tersebut diikuti 926 peserta yang dibagi menjadi dua angkatan.
Angkatan pertama berlangsung pada 9–12 November 2026 dengan jumlah 330 peserta. Sementara angkatan kedua dijadwalkan pada 16–19 November 2026 dan diikuti 596 peserta.
Setiap angkatan mengikuti pelatihan selama empat hari, terdiri atas tiga hari pembelajaran dan satu hari uji kompetensi. Peserta yang memenuhi persyaratan akan memperoleh sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Melalui program ini, pemerintah berharap pengurus KDKMP memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai sehingga koperasi dapat berkembang, dipercaya anggota, dan berkontribusi terhadap penguatan ekonomi desa serta kelurahan.
