Demokrat tidak saja menjadi mayoritas di majelis rendah Kongres, yakni House of Representatives (DPR), tapi juga mengendalikan kursi mayoritas di majelis tinggi atau Senat.
Di DPR, kursi Demokrat sudah jauh melewati batas minimal 218 kursi untuk mengendalikan majelis rendah AS itu. Sampai tulisan ini siar, berdasarkan data Associated Press, Demokrat sudah mendapatkan 225 kursi, sedangkan Partai Republik mendapatkan 136 kursi. Total kursi DPR AS adalah 435 kursi.
Yang lebih mengejutkan adalah Demokrat juga menguasai Senat setelah mendapatkan tambahan tujuh kursi yang di antaranya dari Texas yang selama ini merupakan kandang Partai Republik.
Akibatnya, Demokrat menjadi mayoritas dengan 54 kursi. Padahal, mereka hanya perlu 51 kursi untuk menjadi mayoritas di Senat yang total memiliki 100 kursi.
Demokrat masih berpotensi mendapatkan satu kursi lagi dari Mississippi, yang sampai tulisan ini dibuat, calon senator mereka di negara bagian ini tengah memimpin penghitungan suara.
Demokrat juga menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur.
Mereka mendapatkan tambahan empat gubernur baru sehingga kini sudah 25 gubernur berasal dari mereka, dan kemungkinan mendapatkan tambahan dari Oregon, Nevada, Arizona, Alaska, dan Kansas. Sedangkan Republik kehilangan empat negara bagian sehingga kini hanya memiliki 20 negara bagian yang dipimpin kader mereka.
Tidak sebagaimana 435 kursi DPR yang semuanya diperebutkan lagi dalam setiap Pemilu Sela, hanya 34 dari 50 anggota Senat dan 36 dari total 50 gubernur yang dipilih dalam Pemilu Sela.
Hasilnya menunjukkan Demokrat menang besar dalam Pemilu Sela kali ini. Itu juga berarti tamparan keras untuk pemerintahan Presiden Donald Trump dan Partai Republik.
Hasil Pemilu Sela kali ini, yang pada dasarnya referendum terhadap Trump dan Republik, menunjukkan mayoritas rakyat AS tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan dan retorika-retorika politik Trump dalam dua tahun terakhir.
Ini juga pesan langsung kepada Trump bahwa dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, dia akan menghadapi tantangan besar yang bisa membuat pemerintahannya kurang efektif.
Dua kamar lembaga legislatif yang dikuasai Demokrat sungguh skenario buruk yang akan sangat menyulitkan langkah-langkah Trump di berbagai arena, dari politik, keamanan dalam negeri, sampai ekonomi dan Perang Iran.
Membatasi ruang gerak Trump
Sebelum ini, Trump dan Partai Republik mungkin memperkirakan hanya akan kalah di DPR.
Bahkan kalah telak di DPR bisa membuat ruang gerak Trump terbatasi dalam soal-soal sensitif seperti anggaran dan pembentukan komisi-komisi khusus yang di Indonesia disebut Panitia Khusus atau Pansus. Komisi khusus biasanya dibentuk untuk menyelidiki kebijakan-kebijakan pemerintah.
Fakta lain yang bisa membuat Trump makin pusing adalah dengan menjadi mayoritas di DPR, maka Demokrat akan mengetuai semua komisi DPR, yang tugasnya mengawasi penyusunan undang-undang, termasuk soal pertahanan dan angkatan bersenjata.
Para ketua komisi DPR juga memiliki wewenang untuk secara sepihak menggelar penyelidikan dan memanggil pihak mana pun untuk dihadirkan dan ditanyai DPR.
Demokrat dapat menggunakan wewenang ini untuk memaksa pejabat pemerintah Trump, mitra dan sekutu politik dan bisnis Trump, untuk bersaksi di bawah sumpah. Demokrat juga bakal memaksa pemerintah menyerahkan dokumen-dokumen negara.
Trump dan Republik mungkin tak menyangka Demokrat bakal menguasai kursi mayoritas Senat. Padahal, kalaupun Demokrat hanya menguasai Senat, tetap saja buruk untuk Trump.
Ini karena, dengan mengendalikan Senat, Demokrat memiliki kuasa untuk mengonfirmasi, menguji dan meloloskan calon-calon pejabat pemerintah dan negara, mulai anggota kabinet dan para ketua badan pemerintahan seperti FBI dan CIA, sampai pemilihan hakim Mahkamah Agung.
Demokat sudah sesumbar, jika menguasai Senat, maka mereka akan menghalangi Trump dalam memilih hakim-hakim Mahkamah Agung sampai hakim pengadilan lebih rendah, yang selama ini dianggap tidak kredibel.
Faktanya, hasil Pemilu Sela 3 November menunjukkan situasi lebih dari sekadar memenangkan salah satu majelis legislatif, karena Demokrat ternyata menang telak baik di kedua majelis legislatif. Kini Demokrat praktis mengendalikan sepenuhnya dewan legislatif AS.
Ini kondisi buruk bagi Republik karena Kongres yang dikuasai Demokrat akan membuat Republik tak bisa menggunakan instrumen anggaran khusus yang biasa disebut “rekonsiliasi”, guna meloloskan undang-undang.
Lebuh buruk lagi, Kongres yang dikuasai Demokrat, akan membuat kebijakan-kebijakan Trump dikaji kembali yang bahkan bisa dibatalkan.
Akan penuh drama
Berdasarkan UU Pemerintah Federal 1996, Demokrat bisa membatalkan peraturan yang baru diterbitkan oleh lembaga atau badan-badan pemerintah, dan sekaligus melarang badan-badan itu mengeluarkan aturan serupa di kemudian hari.
Hal itu bisa terjadi mengingat sebagian besar rancangan undang-undang di AS memerlukan dukungan mayoritas sederhana di Senat (50 plus 1), agar bisa dimajukan ke rapat komisi dan kemudian rapat pleno untuk disahkan menjadi undang-undang. Padahal Demokrat sudah pasti memiliki minimal 53 kursi di Senat.
Kendati begitu, pada umumnya mengundang-undangkan sebuah rancangan undang-undang atau RUU, membutuhkan minimal 60 suara atau 2/3 Senat.
Tapi untuk beberapa hal seperti RUU yang berkaitan dengan anggaran dan pajak, Senat hanya membutuhkan 51 suara untuk membuat RUU sah menjadi undang-undang.
Tapi RUU yang sudah disahkan Kongres tidak selalu otomatis dijalankan oleh eksekutif atau presiden. Dalam kaitan ini, Trump dibekali UU dengan instrumen yang bisa membuatnya menghindari UU yang disahkan Kongres.
Instrumen itu adalah Keputusan Presiden (Keppres) atau Executive Order. Tetapi Trump mesti hati-hati, jika dianggap semena-mena, maka Keppres rawan digugat di pengadilan.
Senjata lain yang dimiliki Trump adalah hak veto. Hak ini memungkinkan Trump tidak menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh Kongres.
Tapi kondisi-kondisi ini bisa membuat Trump dan Kongres terus bertabrakan. Akibatnya, kerja pemerintahan Trump pada dua tahun ke depan akan banyak diliputi turbulensi dan drama, termasuk drama dari ancaman pemakzulan.
Demokrat jauh-jauh hari sudah sesumbar untuk menggulirkan penyelidikan terhadap Trump, mulai dari kasus predator seks Jeffrey Epstein, sampai dugaan Elon Musk mempengaruhi pemerintahan Trump untuk kepentingan bisnisnya.
Tapi bisa saja Demokrat menjauhi skenario pemakzulan, dengan pertimbangan bahwa langkah itu bisa membesarkan basis pendukung Trump yang dapat menyulitkan mereka memenangkan Pemilu Presiden 2028.
Namun, fakta yang tak bisa dipupus dari kemenangan Demokrat pada Pemilu Sela 2026 adalah terkikisnya modal politik Trump baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang bisa membatasi gerak Trump dalam banyak hal, termasuk dalam melanjutkan konfrontasi dagang dengan China melalui perang tarif dan konfrontasi militer dengan Iran.
Sisi positifnya, dunia mungkin akan melihat AS yang agak lebih menahan diri dari konfrontasi global, dan sekaligus menyaksikan rangkaian drama politik yang bisa lebih sering terjadi di dalam negeri AS. (ant)
