BEKASI (kabarpublik.id) – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.592 hektare lahan pertanian mengalami kekeringan selama musim kemarau 2026. Luas lahan terdampak diperkirakan masih berpotensi bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga September.
Sub Koordinator Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dodo Hadi Triwardoyo, mengatakan data tersebut masih bersifat sementara karena pendataan di lapangan terus dilakukan.
“Kami masih terus melakukan pendataan. Luas lahan terdampak berpotensi bertambah seiring musim kemarau yang masih berlangsung,” ujarnya di Cikarang, Selasa (28/7).
Ia menjelaskan, kekeringan terjadi akibat berkurangnya pasokan air di saluran irigasi. Kondisi tersebut memaksa sebagian petani memanen padi lebih awal untuk mengurangi risiko kerugian.
Wilayah terdampak paling banyak berada di bagian utara Kabupaten Bekasi, meliputi Kecamatan Pebayuran, Tambelang, Cabangbungin, Sukatani, dan Sukawangi. Meski merupakan kawasan sawah beririgasi teknis, daerah tersebut mengalami penurunan debit air.
Sementara itu, wilayah selatan seperti Kecamatan Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu juga mulai terdampak. Kawasan ini didominasi sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan sehingga lebih rentan mengalami kekeringan.
Untuk mengurangi dampak yang lebih luas, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi telah menerbitkan surat imbauan kepada petani agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Selain itu, pemerintah juga memetakan wilayah rawan kekeringan serta mendata ketersediaan pompa air dan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai irigasi darurat.
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyiapkan perlindungan bagi petani melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dengan target cakupan lahan seluas 1.500 hektare guna mengurangi risiko kerugian akibat kekeringan.
Dodo mengimbau petani yang kesulitan memperoleh pasokan air untuk sementara beralih dari budidaya padi ke tanaman hortikultura yang membutuhkan air lebih sedikit.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta II, Kementerian Pekerjaan Umum, serta instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mempercepat normalisasi saluran irigasi yang mengalami penurunan fungsi.
Menurut Dodo, berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menekan dampak kekeringan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian selama musim kemarau.
“Kami berharap upaya ini dapat meminimalkan luas lahan terdampak sehingga petani tetap bisa mengelola sawah dan mempertahankan produktivitas pertanian,” katanya.
