JAKARTA (kabarpublik.id) – DPP Partai Hanura menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pengurus daerah yang dinilai lambat menjalankan instruksi partai, terutama dalam proses konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029.
Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, Rio Capella, mengatakan pengurus yang tidak responsif terhadap arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berpotensi diganti demi menjaga efektivitas kerja partai di seluruh tingkatan.
Menurut Rio, DPP membutuhkan jajaran pengurus yang memiliki semangat dan visi perjuangan yang sama dalam memperkuat organisasi serta mempersiapkan strategi menghadapi kontestasi politik mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force DPP Partai Hanura di Banten, Sabtu (8/8).
Rio juga menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terhadap instruksi yang dikeluarkan DPP maupun Tim Task Force. Ia menilai perbedaan penafsiran dapat menghambat proses konsolidasi dan memperlambat pergerakan partai.
Menurutnya, apabila terdapat pihak yang menghambat jalannya konsolidasi, DPP tidak akan ragu melakukan evaluasi dan pergantian demi memastikan agenda partai berjalan sesuai target.
Rio menjelaskan kekuatan Partai Hanura sangat bergantung pada soliditas struktur organisasi di daerah, mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), hingga tingkat ranting.
Ia menilai kelemahan pada salah satu tingkatan struktur dapat berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan dan menghambat percepatan konsolidasi yang sedang dijalankan.
Karena itu, DPP Hanura menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapa pun yang dinilai menghambat proses penguatan partai.
Rio menambahkan, seluruh kader dan pengurus harus bergerak dalam satu komando serta satu garis perjuangan sesuai arahan Ketua Umum agar persiapan menghadapi Pemilu 2029 dapat berjalan optimal.
Menurutnya, konsolidasi yang solid dan disiplin organisasi menjadi kunci bagi Hanura untuk memperkuat posisi politik dan meningkatkan kesiapan menghadapi agenda demokrasi nasional mendatang.
