JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan ijazah dan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Permintaan tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu, Gibran juga menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming, di dalam pertemuan tersebut juga memohon diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” ujar Prasetyo.
Persoalan ini mencuat di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
Sebelumnya, MK menyatakan tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Dalam persidangan, MK juga menyebut tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait ijazah atau dokumen penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.
Sementara itu, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) yang berkaitan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Melalui proses hukum di PTUN, Gibran berharap dapat membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.
