JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPR RI untuk menyelidiki persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi wacana penggunaan hak angket DPR terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Yusril, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri keputusan DPR dalam menggunakan hak angket karena hal tersebut merupakan hak konstitusional lembaga legislatif.
“Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat yang terlepas dari pemerintah,” ujar Yusril di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, proses hak angket dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada lembaga atau instansi terkait. DPR juga dapat menyampaikan pernyataan pendapat berdasarkan hasil penyelidikan panitia angket.
Karena itu, pemerintah akan mencermati perkembangan apabila hak angket tersebut benar-benar dibentuk. Pemerintah juga akan menganalisis kemungkinan dampaknya terhadap persoalan yang menjadi objek penyelidikan.
“Ya, sekiranya kalau memang panitia angket terbentuk, kami akan mengamati,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan menunggu hingga masa sidang dimulai sebelum memberikan tanggapan lebih jauh mengenai wacana hak angket terkait ijazah Gibran.
“Kami belum bisa berkomentar lebih jauh dan kita akan tunggu nanti setelah kita memasuki masa sidang,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Dasco menjelaskan, DPR saat itu masih menjalani masa reses hingga 8 November 2026. Dalam periode tersebut, anggota DPR diwajibkan menjalankan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
Menurutnya, aspirasi masyarakat yang masuk ke DPR, termasuk melalui alat kelengkapan dewan (AKD), belum sepenuhnya mencerminkan pandangan seluruh anggota karena sebagian masih menjalankan agenda di daerah pemilihan.
Selain itu, Dasco menyebut DPR belum menerima dan mempelajari secara lengkap putusan Mahkamah Agung terkait persoalan ijazah Gibran yang turut dikaitkan dengan isu pemakzulan.
Dengan demikian, perkembangan wacana hak angket tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut di DPR setelah masa sidang kembali berlangsung.
