JAKARTA (kabarpublik) — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung secara resmi meluncurkan Portal Satu Data Jakarta di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11). Peluncuran ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mewujudkan tata kelola data yang transparan, akurat, dan berdaya guna sebagai dasar kebijakan menuju kota global.
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengenai pengembangan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, serta dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI terkait penguatan keamanan data.
“Kerja sama ini bertujuan agar data yang dimiliki tidak hanya aman dan andal bagi Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga bisa diolah bersama dengan BPS untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data,” ujar Pramono.
Dalam sambutannya, Pramono menekankan pentingnya data yang berkualitas dan berdampak dalam setiap proses pengambilan keputusan, terutama di tengah tantangan fiskal yang dihadapi Jakarta.
Ia mencontohkan, meski Dana Bagi Hasil (DBH) Jakarta berkurang sebesar Rp15 triliun, tiga program utama Pemprov DKI tetap berjalan, yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
“Selama data digunakan dengan benar dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, saya yakin hasilnya akan memberi dampak besar,” tegasnya.
Pramono menambahkan, melalui Portal Satu Data Jakarta, proses pengambilan keputusan di Pemprov akan menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan meski dengan keterbatasan anggaran.
Portal Satu Data Jakarta menghadirkan 4.795 set data yang berasal dari 53 organisasi, termasuk 51 perangkat daerah dan dua lembaga lainnya. Data tersebut terbagi dalam 30 topik strategis, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menjelaskan bahwa pengembangan portal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
“Seluruh data di portal ini sudah terintegrasi penuh dan secara berkala disalurkan ke Portal Satu Data Indonesia yang dikelola oleh Bappenas,” jelas Budi.
Portal tersebut kini hadir dengan wajah baru melalui tiga pembaruan utama yakni Visualisasi data interaktif berbasis insight, Fitur pencarian semantik berbasis AI, dan Tampilan antarmuka yang lebih atraktif dan mudah diakses.
Selain itu, Pemprov DKI bersama BPS DKI Jakarta juga mengembangkan survei tematik seperti Satu Data Kelurahan dan Satu Data RW untuk memperbarui data wilayah makro, termasuk pemetaan kawasan kumuh. Portal ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi JAKI, menjadikannya pusat pertukaran data antarorganisasi perangkat daerah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemprov DKI dalam menjadikan data statistik sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“BPS akan terus mendukung DKI Jakarta agar portal ini menjadi contoh nasional dalam pengelolaan data berbasis kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, mengapresiasi langkah Pemprov DKI yang dinilainya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan ekosistem data nasional yang kolaboratif dan berdaulat.
“Satu Data merupakan gerakan nasional untuk membangun ekosistem data yang efektif, terpercaya, dan mendukung kedaulatan digital Indonesia,” ungkap Nugroho.
Ia menegaskan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan data meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Untuk itu, BSSN menekankan pentingnya tiga pilar keamanan data teknologi, tata kelola, dan sumber daya manusia.
“Jangan sampai terjadi kebocoran, manipulasi, atau pencurian data yang dapat berdampak vital bagi negara,” tandasnya.
