Laporan : Iswadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Pemerintahan Usman Bassam di Nilai keliru dalam Proses Pembangunan Zero Point, dalam Proses Pembangunan Zero Point seharusnya di siapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pembangunan tersebut, baik dari konsep Pembangunan, dan atau Administrasi Sebagai Penunjang Serta Prasyarat Dalam Setiap Pembangunan. Kalo Teknis dalam pembangunan telah di siapkan maka paling tidak Administrasi pun mestinya harus telah siap sehingga Pembangunan Zero Point tidak terbengkalai dan tidak stagnan dan tepat. Kamis (22/07/2022)
Jika sebuah Pembangunan tidak di landasi dengan Konsep yang baik maka sudah di Pastikan pembangunan tersebut akan stagnan dan terkesan Abal – Abal.
Program Zero Point sangatlah tidak berdampak positif terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Halmahera Selatan, Pemerintahan saat ini harus memiliki format baru dalam peningkatan kualitas Rakyat Dari sisi ekonomi.
Cobalah Belajar dari sejarah Perjalanan Venezuela, Historis Venezuela di sana Bicara soal Sosial Ekonomi, dengan Saat Menjauhkan kondisi sosial dari Krisis keterpurukan ekonomi. Bahwa sebelum Chavez berkuasa, kondisi ekonomi Venezuela memperlihatkan jurang menganga antar Proyek Besar Mercusuar La Grand Venezuela (Venezuela Hebat) dan kondisi perekonomian dari dari Masyarakat nya. Saat itu, ketika Negara-negara Amerika Selatan mengalami Krisis ekonomi pada tahun 1980 an, Venezuela Menjadi Negara paling terpukul.
Angka Produk domestik bruto turun hingga 27 Persen pada Tahun 1999. Angka Kemiskinan Naik 17 persen pada tahun 1980 menjadi 53 Persen pada Tahun 1996. Sementara jumlah total hutang luar negeri naik dari jumlah keseluruhan keseluruhan dari Produk Nasional bruto.
Pendeknya, Venezuela di bawah kekuasaan Oligarki neoliberal pimpinan Chavez Andres Peres ternyata tidak mewartakan kisah yang membanggakan, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, kemampuan mengangkat taraf hidup rakyat, maupun ketahanan menghadapi krisis.
Ketika Chavez naik ke tampuk kekuasaan 1998, perlahan-lahan postur ekonomi di Venezuela berubah. Angka Kemiskinan menurun lebih dari 53 Persen pada Tahun 1996 menjadi 25 persen Pada Tahun 2012. (Setahun sebelum Chavez wafat).
Beranjak dari perjalanan historis sejarah di atas maka saya bisa simpulkan bahwa Venezuela mampu menjawab tantangan Serta meretas kemiskinan. Sebab Yang di lakukan Chavez di Venezuela Adalah Kebijakan Yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan Primer Rakyat Venezuela saat itu.
Harusnya Pemerintahan Usman Bassam mengusung Program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan Primer masyarakat Halmahera Selatan, bukan sebaliknya membuat pembangunan yang terkesan menghambur hamburkan uang daerah dengan dengan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Mending Fokus perhatian pada Perbaikan Jalan, misalkan Jalan lingkar Bacan, Jalan Lingkar Bacan Timur, Jalan Lingkar Pulau Obi dan lain masih banyak kebutuhan Primer Rakyat Halmahera Selatan yang belum terpenuhi, sehingga sampai saat ini masih di keluhkan oleh Warga, Pembangunan Pasarpun menjadi kebutuhan Primer Masyarakat, Sebab Saat ini di Halmahera Selatan (Kota Bacan) masih pake Pasar BUMDes yang di programkan oleh pemerintah Desa Labuha.
Perlu diketahui bahwa pembangunan Zero Point hingga kini belum ada Izin AMDAL dan Izin Reklamasi. Di provinsi Maluku Utara secara umum yang memiliki izin reklamasi hanya di dua kabupaten kota Yakni Kabupaten Tidore Kepulauan (Kota Ternate dan Tidore Kepulauan).
Olehnya itu Gerakan Pemuda Marhaenis secara Institusional Menilai Pemerintahan Usman Bassam Gagal dan kami Ragu pemerintahan Usman Bassam Dalam membangun Daerah, hanya terkesan Tiba Saat tiba akal alias tidak ada kesiapan matang mengembalikan SENYUM orang Halmahera Selatan.
Kami Juga Meminta Kepada Pihak DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Sebagai Wakil Rakyat, agar meninjau Kembali hasil pengesahan terkait Pembangunan Zero Point. Karena DPRD Adalah Sebuah Lembaga atau institusi yang memiliki hak dan fungsi serta kewenangan untuk Mengawasi (Pengawasan).
Saat ini terkesan DIAM.
Mohon Pro aktif mengawal Agenda Kebijakan Pemerintah Daerah (Eksekutif) yang saat ini terkesan Terbengkalai dan Ngambang Arah Pembangunan Nya.
Meminta Pihak Kepolisian Polres Halmahera Selatan Agar Hentikan Pembangunan Zero Point diduga kuat Illegal (Belum ada Izin AMDAL dan Izin Reklamasi).#[KP]
