JAKARTA (kabarpublik.id) – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah diminta lebih peka terhadap kesulitan ekonomi masyarakat. Program pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian pembangunan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Aspirasi tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Titipan Rakyat yang digelar di Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (21/10/2026). Diskusi itu membahas sejumlah persoalan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, fungsi pengawasan DPR, hingga pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kepercayaan masyarakat menjelang Pemilu 2029.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Ketua RT 01/012 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sekaligus tokoh masyarakat setempat, Abdul Malik Hamzah, mengatakan kesulitan ekonomi dapat berdampak pada kehidupan sosial dan keharmonisan keluarga.
Menurut Malik, tekanan ekonomi tidak hanya menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga berpotensi memicu konflik rumah tangga hingga perceraian. Sebagian warga bahkan terpaksa mencari pinjaman daring untuk memenuhi kebutuhan mendesak.
“Ketika ekonomi keluarga tertekan, persoalannya bukan hanya tidak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tekanan itu bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian. Ada juga masyarakat yang terpaksa mencari pinjaman online karena membutuhkan uang,” ujar Malik.
Ia menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan kondisi masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur melalui laporan pencapaian, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan warga.
Malik berharap pemerintah memperkuat perhatian terhadap daya beli masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok, serta perlindungan keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi.
FORMAPPI Soroti Fungsi Pengawasan DPR
Dalam diskusi yang sama, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus, menyoroti pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lucius menilai dominasi kekuatan politik yang mendukung pemerintah di parlemen dapat memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
Padahal, menurutnya, DPR memiliki peran penting untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan mengoreksi kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Kalau DPR terlalu pro terhadap pemerintah, rakyat tentu akan bertanya siapa yang benar-benar mengawasi kekuasaan. Dalam situasi seperti ini, masyarakat tidak bisa hanya bergantung kepada DPR. Rakyat sendiri harus aktif mengkritisi pemerintah,” kata Lucius.
Ia menegaskan bahwa partisipasi publik diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat, lanjutnya, perlu aktif menyampaikan kritik, meminta penjelasan atas kebijakan yang bermasalah, serta mengawasi penggunaan kewenangan pemerintah.
“Pengawasan terhadap pemerintah tidak boleh berhenti di parlemen. Masyarakat juga harus ikut mengawasi, mempertanyakan kebijakan yang bermasalah, dan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil,” ujarnya.
Kebijakan Pro-Rakyat Dinilai Berpengaruh terhadap Pemilu 2029
Sementara itu, pengamat politik Fadli Zikry mengingatkan bahwa keberlanjutan dukungan politik terhadap Prabowo Subianto akan dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memenuhi harapan masyarakat.
Menurut Fadli, program pemerintah yang tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat berpotensi mengurangi kepercayaan pemilih pada Pemilu 2029.
“Kalau program pemerintah tidak benar-benar pro-rakyat dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya, Prabowo berpotensi kehilangan dukungan pada Pemilu 2029. Pada akhirnya, masyarakat akan menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Fadli.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan bahwa setiap program unggulan mampu menjawab persoalan nyata masyarakat. Pengumuman capaian pembangunan, menurutnya, harus diikuti dengan bukti manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Fadli juga mendorong evaluasi kebijakan secara terbuka untuk mengidentifikasi program yang efektif dan menentukan langkah perbaikan terhadap program yang belum mencapai sasaran.
“Keberhasilan pemerintah bukan hanya soal berapa banyak program yang dijalankan, tetapi apakah program itu mampu menjawab kesulitan rakyat. Jika persoalan ekonomi masyarakat tidak tertangani, pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakannya,” ujarnya.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Berbagai pandangan dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai dasar evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pemerintah diharapkan memperkuat perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan penggunaan anggaran negara memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.
Pada saat yang sama, fungsi pengawasan DPR dan partisipasi masyarakat perlu diperkuat agar setiap kebijakan pemerintah tetap transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Evaluasi pemerintahan tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah program yang terlaksana atau target pembangunan yang tercapai. Pemerintah juga perlu mengukur sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga, mencegah persoalan sosial, dan menjawab aspirasi masyarakat.
Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memastikan bahwa pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
