JAKARTA (kabarpublik.id) – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di sektor ekonomi, ketenagakerjaan, energi, pelayanan publik, dan penegakan hukum.
Aktivis Muda Katolik sekaligus pendiri Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), Robertus Juan Pratama, menilai evaluasi tersebut penting untuk memastikan program Asta Cita memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Menurut Juan, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui laporan administratif atau capaian program, tetapi harus terlihat dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah pemerintah berhasil atau gagal. Kita harus berani melihat persoalan berdasarkan data, mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, dan menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan,” ujar Juan dalam keterangannya.
Ia menegaskan, kritik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Kritik bukanlah permusuhan, melainkan tanggung jawab warga negara untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” tambahnya.
Soroti Kondisi Ekonomi dan Kepercayaan Publik
Juan menyoroti sejumlah hasil survei yang dipublikasikan pada Oktober 2026 terkait persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Berdasarkan data survei yang dikutipnya, sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, 82 persen responden menganggap pajak dan berbagai pungutan semakin membebani masyarakat.
Selain itu, 62 persen responden memberikan penilaian sangat buruk terhadap kebijakan penciptaan lapangan kerja, sedangkan 63 persen mengkhawatirkan beban utang pemerintah terhadap generasi mendatang.
Juan menilai berbagai persepsi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
“Kepercayaan publik tidak cukup dipertahankan melalui komunikasi dan pencapaian administratif. Kepercayaan harus dibangun melalui hasil nyata, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mengoreksi program yang belum memberikan manfaat optimal,” kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, daya beli masyarakat, serta iklim investasi.
Menurut data yang dikutip Juan, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada 5 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp17.917 per dolar Amerika Serikat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pergerakan nilai tukar pada satu tanggal tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kondisi perekonomian selama dua tahun pemerintahan.
Penilaian ekonomi, lanjutnya, harus mempertimbangkan perkembangan inflasi, pasar keuangan, pertumbuhan industri, dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Stabilitas ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah atau pergerakan indikator pasar keuangan. Masyarakat harus merasakan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, daya beli yang terjaga, dan kepastian ekonomi bagi keluarga,” ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis Perlu Dievaluasi
Selain ekonomi, Juan meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama menyangkut keamanan pangan, kualitas makanan, ketepatan sasaran, dan transparansi anggaran.
Berdasarkan hasil survei yang dirujuknya, sebanyak 95,2 persen responden mengetahui atau pernah mendengar program MBG.
Namun, dari kelompok responden tersebut, hanya 33,8 persen yang menyatakan puas terhadap pelaksanaannya. Sebanyak 61,4 persen mengaku kurang atau tidak puas, sedangkan 4,9 persen tidak memberikan penilaian.
Survei yang dikutip Juan juga menyebutkan 76 persen responden menyetujui penghentian program MBG.
Menurutnya, temuan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah tanpa mengabaikan tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
“Program yang memiliki tujuan baik bukan berarti bebas dari evaluasi. Keselamatan anak, mutu makanan, ketepatan penerima, dan pertanggungjawaban anggaran harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Juan meminta pemerintah memperbaiki tata kelola MBG melalui pengawasan yang ketat, audit anggaran, serta evaluasi independen.
Lapangan Kerja dan Ketahanan Energi Jadi Perhatian
Di sektor ketenagakerjaan, Juan menilai pemerintah perlu memastikan pertumbuhan investasi berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026.
Menurutnya, penurunan tingkat pengangguran perlu diikuti peningkatan kualitas pekerjaan, upah yang layak, dan kesempatan kerja bagi generasi muda.
Juan mendorong pemerintah memperkuat pendidikan vokasi, memperluas program magang, memberikan insentif bagi perusahaan yang membuka pekerjaan formal, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Generasi muda tidak cukup diberi harapan melalui target investasi. Mereka membutuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang layak, pelatihan sesuai kebutuhan industri, dan proses rekrutmen yang adil,” katanya.
Sementara itu, terkait ketahanan energi, Juan menyoroti informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 16 Oktober 2026 mengenai stok bahan bakar minyak (BBM) nasional yang berada pada kisaran 16–18 hari.
Ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM tidak hanya terjaga secara nasional, tetapi juga terdistribusi secara merata hingga wilayah kepulauan dan daerah terpencil.
“Ketahanan energi tidak boleh hanya dinilai dari angka stok nasional. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dengan harga yang berlaku, tanpa menghadapi kelangkaan berulang akibat hambatan distribusi,” jelasnya.
Penanganan Karhutla dan Bencana Harus Diperkuat
Juan juga meminta pemerintah meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Berdasarkan data yang dikutipnya, luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare atau meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena kebakaran hutan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.
Menurut Juan, pemerintah perlu memperkuat sistem peringatan dini, pengawasan titik api, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak.
“Negara tidak boleh baru terlihat ketika asap sudah menyelimuti permukiman atau ketika masyarakat kehilangan rumah dan mata pencaharian. Pencegahan harus menjadi prioritas dan koordinasi pusat serta daerah harus berjalan efektif,” tegasnya.
Dorong Penegakan Hukum dan Demokrasi yang Sehat
Dalam bidang politik dan hukum, Juan mengingatkan pentingnya menjaga ruang demokrasi serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil.
Menurutnya, stabilitas politik harus dibangun melalui kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, bukan dengan membatasi kritik dan perbedaan pendapat.
Ia menekankan bahwa profesionalisme aparatur negara, transparansi kebijakan, dan akuntabilitas pejabat publik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Stabilitas politik tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan kekuasaan. Stabilitas harus tumbuh dari kepercayaan rakyat bahwa institusi negara bekerja secara adil, hukum berlaku bagi semua orang, dan kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut,” ujarnya.
Usulkan Lima Langkah Evaluasi Pemerintahan
Sebagai tindak lanjut evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Juan mengusulkan lima langkah perbaikan yang dinilainya perlu segera dilakukan.
Pertama, menyusun rapor kinerja pemerintah secara terbuka. Setiap kementerian dan lembaga diminta menyediakan indikator keberhasilan program yang dapat diakses dan diperiksa masyarakat melalui sistem data nasional.
Kedua, memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat stabilitas harga pangan, pemerataan energi, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak bencana.
Ketiga, mengevaluasi program prioritas nasional. Juan meminta audit menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan. Ia juga mengusulkan penghapusan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Keempat, memperkuat profesionalisme aparatur dan penegakan hukum. Pejabat negara harus bekerja secara kompeten, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum.
Kelima, memperluas partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu melibatkan perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, komunitas lokal, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil dalam pengawasan serta evaluasi kebijakan.
Juan menegaskan, seluruh rekomendasi tersebut harus diwujudkan melalui langkah konkret dengan target dan indikator yang dapat diukur.
“Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau pernyataan politik. Harus ada tindak lanjut, penanggung jawab, serta ukuran yang dapat digunakan publik untuk menilai apakah pembenahan benar-benar berjalan,” katanya.
Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan momentum dua tahun kepemimpinan sebagai kesempatan memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan publik.
“Asta Cita akan memiliki makna yang lebih besar apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Robertus Juan Pratama.
