Laporan : Yadi / Editor : YR
MALUKU UTARA [Kabarpublik.id] – Kurang lebih sebanyak 38 pengawas SMA/SMK, dan SLB dari 10 Kabupaten Kota se Maluku Utara mengikuti workshop penguatan kompetensi untuk peningkatan peran dn fungsi pengawas sekolah, yang dilaksanakan oleh Bidang Kepengawasan SMA/SMK, dan SLB Provinsi Maluku Utara.
Sekretaris I Kordinator Pengawas Pendidikan Menengah SMA/SMK, dan SLB Maluku Utara,
Hi. Aco Albado menjelaskan, agenda hari ini pertama, membahas penguatan kompetensi untuk peningkatan peran dan fungsi pengawas sekolah dalam rangka untuk melakukan pendampingan pada tahun 2025 mendatang.
“Kedua, adalah kita menyamakan persepsi untuk memperjuangkan TPP, karena selama ini ada semacam dispresepsi atau kesalahan pandangan bahwa pengawas itu terpisah dari Dikbud. Pengawas sekolah memang jabatan fungsional tetapi dia dibawah Dikbud maka pengawas juga harus mendapatkan TPP,” ucapnya kepada media ini di Hotel Surya pagi, Kamis (7/11/2024).
Dikatakan, aspirasi ini akan disusun dalam satu draf untuk diusulkan kepada Gubernur, atau Sekda maupun DPRD atau juga instansi terkait lainnya untuk mengakomodir, agar pengawas sekolah mendapatkan TPP demi menunjang tugas – tugas pengawas kedepan, selain berbicara profesionalitas juga kesejahteraan.
Sementara yang ketiga dikatakan, pihaknya juga menyampaikan agar kedepan pengawas sekolah difasilitasi biaya operasional, supaya melakukan pembinaan ke sekolah -sekolah binaannya di 10 Kabupaten Kota. Apalagi karakteristik wilayah di Maluku Utara beragam terpisah – pisah. Jadi biaya operasional ini sangat penting.
“Meski begitu, alhamdulillah ada kabar baik dari Plt Kepala Dikbud Maluku Utara bahwa beliau akan mengakomodir biaya operasional pada tahun 2025 nanti, yang melekat di DIPA Dikbud. Ini yang membuat kita bersyukur, meskipun mungkin tidak seberapa besarannya tetapi sudah cukup untuk diakomodir,” katanya.
Selain itu, dirinya juga menambahkan, pengawas sekolah untuk di Maluku Utara saat ini masih terbatas. Untuk menutup keterbatasan itu maka target kedepan jalan satu-satunya optimalisasi peran serta tugas pokok dan fungsi yang ada, dengan meningkatkan profesionalitas pengawas dengan menggunakan penguatan.
Serta memfasilitasi biaya operasional dan memberikan tunjangan kesejahteraan TPP. Kalau tiga item ini terpenuhi maka dirinya yakin bisa memberikan pembinaan kepada sekolah – sekolah yang ada. Perlu diketahui bahwa, di dalam penyelenggaraan pendidikan yang menentukan keberhasilan pendidikan di satuan pendidikan ada tiga komponen.
Ia menyebut, yaitu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab ada ikatan fungsionalitas sehingga tiga komponen ini harus bisa bersinergi, berkolaborasi, diberdayakan, dan dioptimalkan fungsi dan perannya, karna Dikbud akan mendapatkan data valid melalui pengawas.
“Baik itu progres kemajuan pendidikan, progres kinerja kepala sekolah maupun progres kinerja guru menyangkut dengan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan. Diharapkan dari kegiatan ini kami memiliki kesamaan persepsi terkait dengan tugas tranformasi pengawas yang baru ini tentang pendampingan kepala sekolah dan satuan pendidikan,” harapnya.
Ketua Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia atau APSI Maluku Utara itu mengatakan, yang dalam siklus itu satu tahun empat tahapan dengan memiliki kesamaan pemahaman, kesamaan pandangan, dan pengetahuan teknis menyangkut dengan empat tahun itu. Jadi akan ada jadwal pendampingan turun ke lapangan.
“Setelah itu kita akan membuat laporan. Sesudah itu membuat refleksi dan evaluasi sampai tahap terakhir. Dan harapan yang selanjutnya adalah pemerintah daerah yang memiliki otoritas untuk bisa mengakomodir pengawas sekolah dalam hal pemberian TPP, karena pengawas itu secara struktural dibawah Dikbud,” pintanya.
Komentar