Laporan : Yadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman menggelar rapat bersama para Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD dan Camat se Kota Ternate di kantor Bappelitbangda Kota Ternate dengan didampingi Sekretaris Daerah Kota Ternate, Jusuf Sunya. Sabtu (15/10/2022)
Wali Kota menyatakan, dalam rapat tadi banyak hal yang dibicarakan, terutama Dana Transfer Umum atau DTU, kedua, persiapan Hari Jadi Ternate atau Hajat ke772 dan progres kegiatan disetiap OPD. Dan untuk kegiatan – kegiatan di OPD sebagian besar semua sudah jalan.
“Yang kita lakukan ini hanya untuk mempercepat DTU 2 persen dalam perhitungan Pemerintah Kota Ternate senilai Rp 4.000.000.000 yang masuk dalam APBD perubahn tahun 2022,” ucap Wali Kota kepada awak media usai dari rapat.
Anggaran itu dikatakan, seperti yang sudah disepakati untuk mendanai program kegiatan, antara lain, Bantuan Sosial atau sebesar Rp 1.400.000.000, dengan rincian, yaitu program dan kegiatan Warung Mama sebesar Rp 400.000.000 Ojek Andalan sebesar Rp 900.000.000, dan pelaku komunitas kreatif sebesar Rp 100.000.000.
Kemudian, program penciptaan lapangan kerja sebesar Rp 1.200.000.000 yang diperuntukan untuk alat pertukangan sebesar Rp 200.000.000. Selanjutnya, untuk program pembuatan TPS Tematik di 5 kecamatan dalam kecamatan Kota Ternate dengan sistem padat karya sebesar Rp 1.000.000.000 disepakati untuk dialihkan dalam bentuk program bantuan sosial seperti operasi pasar di 3 kecamatan yaitu, Hiri, Moti, Batang Dua, serta angkot dan nelayan.
“Sedangkan untuk program perlindungan sosial lainnya sebesar Rp 1.400.000.000 yang diperuntukkan untuk pemberian subsidi listrik sebesar Rp 1.000.000.000 dan operasi pasar di wilayah Pemkot sebesar Rp 400.000.000,”ujarnya
Wali Kota menuturkan, program itu akan berjalan selama 3 bulan dan masing-masing OPD sudah memiliki data, kepada masyarakat yang berhak menerima, sehingga pemerintah tetap fokus dalam program penanganan inflasi daerah.
“Jadi kita harus fokus karena ada pinaltinya, sebab itu kan kita punya DAU sendiri maka akan terpotong kalau bukan tahun ini maka di tahun 2023,” kata orang nomor satu di Kota Ternate itu.
Terpisah, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly menyatakan, dalam rapat tadi juga ada beberapa poin penting yang menjadi fokus penekanan Wali Kota Ternate. Pertama, Wali Kota meminta kerja – kerja semua OPD karena tahun 2022 sudah mau berakhir.
Maka Wali Kota meminta Bappalingbanda dan Inspektorat melakukan monitoring dilapangan terhadap sejumlah proyek yang dilaksanakan oleh OPD. Jangan sampai ada proyek pekerjaan yang memang berjalan di lapangan tapi tidak sesuai spesifikasi dalam item-item kontrak. Nah, situlah akan menjadi bahan koreksi dan evaluasi
Kedua, Pak Wali menekankan terhadap aset milik daerah. Yang beberapa hari ini menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, maka Pak Wali meminta semua pejabat Pemkot harus progatif, baik itu ASN maupun Non – ASN atau yang sudah berakhir massa jabatan untuk melakukan kerjasama yang baik.
“Agar apa yang dilakukan oleh KPK itu berjalan dengan baik. Buktinya KPK mendampingi Pemkot melalui BPKAD Kota Ternate melakukan penarikan aset 71 kendaraan yang tercatat sebagai aset daerah yang masih dikuasai oleh mantan pejabat atau ASN. Dan alhamdulillah aset kendaraan sudah ditarik dan diperkirakan berada di Ex kantor Wali Kota Ternate,” sebutnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate ini menyebutkan, setelah aset ini sudah terkumpul selanjutnya, pihaknya akan melihat petunjuk dari KPK seperti apa, apakah dilelang atau seperti apa. Apabila nanti ada rekomendasi dari KPK maka Pemerintah Kota akan menindaklanjuti.
“Untuk sejumlah kegiatan OPD yang belum selesai, itu nanti menjadi catatan karena ada beberapa program OPD menjadi sorotan Bapak Wali Kota, yaitu fisik, makanya beliau meminta ekstra untuk lebih cepat, salah satunya tempat pusat kuliner di belakang Jatiland Maal yang dipegang oleh tiga OPD, yaitu PUPR, Disperindag dan Dinas Koperasi dan UKM,” tambahnya. #[KP]
