Laporan : Yadi / Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman membuka secara resmi rapat koordinasi atau Rakor dan sosialisasi program kerja Pokjanal Posyandu rembuk stunting tahun 2022 – 2023, di Royal Resto, Senin (26/6/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Ternate tersebut bertajuk Penguatan Pokjanal Posyandu Untuk Percepatan Penurunn Stunting. Dalam acara tersebut turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate,Sekretaris Daerah Kota Ternate, Forkompinda Kota Ternate, Kepala Kementerian Agama Kota Ternate.
Direktur Poltekes Kemenkes RI Kota Ternate,
Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kota Ternate, Ketua Tim Pengggerak PKK Kota Ternate, para Camat – Lurah Lokus Stunting, para Kepala Puskesmas Kota Ternate, Koordinator Balai Penyuluh KB TPPS Kota Ternate, AKS Kota Ternate, dan TPK Kelurahan Lokus Stunting.
Tauhid menyatakan, percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional maka harus kita dukung bersama -sama, berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Sejalan dengan itu dalam rangka mendukung implementasi transformasi layanan primer sampai ketingkat masyarakat, posyandu diharapkan dapat memenuhi layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup.
Posyandu sebagai salah satu integrasi layanan primer dan sebagai sistem kesehatan tingkat kelurahan, RT dan RW, dimana fokus layanannya di standarisasi dan dilengkapi yang sebelumnya hanya melayani ibu dan bayi, nantinya posyandu menawarkan paket untuk seluruh usia baik anak, remaja hinggga lansia. Sehingga hal ini sangat penting dan berperan dalam mendukung intervensi percepatan penurunan stunting.
Ia menyebut, karna stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan Negara dan daerah kita ini, maka untuk penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak, dn banyak aspek secara berkelanjutan, seperti aspek kesehatan, aspek keluarga maupun aspek perilaku.
“Artinya intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada di daerah ini, sehingga dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk lebih serius, lebih berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting,” ucapnya dalam sambutannya di depan tamu undangan.
Lanjut Tauhid, melalui kerja nyata, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja berkualitas dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lainnya.
Ketua DPD Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kota Ternate itu mengungkapkan, Hasil Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 berdasarkan tinggi badan menurut umur, angka prevalensi kasus stunting di Kota Ternate mencapai 24 persen, dan pada 2022 sebesar 17.7 persen atau terjadi penurunan 6,3 persen.
“Saya harapkan prevalensi stunting di Kota Ternate dapat kita tekan atau turunkan sampai tahun 2024. Kota Ternate menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 10 persen atau dibawah target nasional 14 persen. Tentunya dengan tetap mempertahankan sinergitas dan kolaborasi pelaksanaan program dan kegiatan yng sudah dilaksanakan secara bersama-sama,” ujar mantan Sekretaris Kota Ternate tersebut.
Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan selalu ia menegaskan tidak mau ada yang coba lempar tanggung jawab, karena penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab DPPKB semata. Selanjutnya, maka dalam rapat koordinasi dn sosial ini ia berharap, seluruh
perangkat daerah maupun stakeholder terkait
lainnya untuk dapat menyampaikan aksi.
Ia menyebut, baik yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan dalam upaya penanganan stunting termasuk kecamatan dan kelurahan untuk berupaya meningkatkan peran masyarakat untuk berkontribusi dalam posyandu. Tauhid juga memerintahkan kepada TAPD dan Kepala Bappelitbangda agar memastikan perangkat daerah yang termasuk ke dalam intervensi sensitif dan spesifik telah memasukkan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen rencana kerjanya.
“Kepada TPPS tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, saya tegaskan sejak dini susun strategi dan sinergi agar semua lini bergerak cepat dalam penangann penurunan stunting ini. Terkhusus untuk 10 kelurahan yang menjadi lokus penanganan penurunan stunting kita pada tahun 2023 ini. Jika ada perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan maupun pihak swasta yang tidak bersedia mendukung program dan strategi yang telah kita susun, segera sampaikan karena akan kita berikan tindakan sesuai aturan yang berlaku,” kata Wali Kota dengan tegas.
Diakhir sambutan, Wali Kota juga berharap, kemitraan dan sinergitas antar seluruh pemangku kepentingan dapat terus dikuatkan, untuk mewujudkan Ternate Bebas Stunting.
