Laporan : Tim Kabar Publik
Editor : Mahmud Marhaba
KABUPATEN GORONTALO [KP] – Wakil Ketua DPD Partai Nasdem Gorontalo Paris Djafar meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo transparan dalam melakukan pergeseran anggaran untuk penanggulangan covid-19.
Menurut Paris hingga saat ini publik belum mengetahui pos anggaran apa saja yang digeser dan berapa jumlahnya sehingga itu tidak diketahui kapan bisa dimanfaatkan sementara kondisi di lapangan masyarakat sudah sangat membutuhkan bantuan. Malahan, kata Paris, yang muncul adalah isu telah terjadi defisit anggaran dalam jumlah besar padahal baru triwulan pertama. “Pemda harus menjelaskan kenapa hal-hal itu bisa terjadi”, papar Paris.
Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo yang dikonfirmasi tentang hal-hal diatas, siang tadi, mengatakan pemerintah daerah sedang menyusun pergesaran anggaran. Ada beberpa pos anggaran baik dari DAK maupun DAU yang akan digeser bagi penanggulangan virus Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat. “Ini harus dihitung cermat kebutuhannya berapa karena akan dibawa ke Dewan untuk persetujuan”, jelas Nelson.
Sedangkan soal devisit anggaran ditepis Nelson. Kata dia, belanja pegawai dan barang berjalan seperti biasa, dananya tersedia, tidak ada masalah. Sedangkan soal pembangunan Shoping Centre direkomendasikan Kemendagri menggunakan dana Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).
“Sekarang ini ada orang berbicara di luar tapi tidak memahami apa yang dia bicarakan, kalau semua ditanggapi pemda tidak bisa kerja”, ketus Nelson.
Sementara Koordinator Gorontalo Corruption Watch Deswerd Zougira saat dimintai tanggapan soal pergesaran anggaran dalam rangka menanggulagi Covid-19 mengatakan, harus diambil juga dari pos perjalanan dinas eksekutif dan legislative serta belanja rutin untuk lima hingga enam bulan selain dari Dana Alokasi Khusus.
“Nanti saat persetujuan pergesaran di dewan harus dikawal masyarkat agar dana perjalanan dinas itu bisa digeser”, kata Deswerd.
Sedangkan soal devisit anggaran kata dia, itu hal lumrah asal bukan karena dikorupsi. Devisit anggaran justru akan memacu Pemda untuk menggenjot pendaptan. Sebaliknya, Pemda yang banyak Silpa pertanda anggaran tidak terserap alias program tidak jalan.
“Catatan GCW Silpa Kabupaten Gorontalo tahun lalu 35 milyar. Pernah sebelum Nelson sampai 90 millyar. Kabupaten lain juga masih besar. Biasanya Silpa disimpan di Bank Sulutgo karena mengharapkan bunga yang besar”, ungkap Deswerd.
Namun Paris Djafar merasa bingung jika Pemda yang memiliki Silpa besar, tiba-tiba baru 3 bulan tahun berjalan dinyatakan defisit.#[KP]
