Laporan : Yadi / Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi atau Rakor penanggulangan kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, di Sahid Bella Ternate, Jumat (14/7/23).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara, itu berdasarkan amanah Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Permendagri 53 Tahun 2020.
Wakil Gubernur mengatakan, untuk mengejar target penurunan angka kemiskinan tahun 2023 di Provinsi Maluku Utara diminta adanya kerja sama seluruh stakeholder dari kabupaten kota.
Ia menyebut, sebagaimana diketahui bersama penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2022. Untuk itu kerja sama pemangku kepentingan menjadi bagian penting menekan angka penurunan kemiskinan di Maluku Utara.
Dalam penanggulangan kemiskinan dikatakan, sesuai program RPJMD Provinsi Maluku Utara akan ditargetkan turun menjadi 6,19 persen. Saat ini tingkat reruntuhan di Provinsi Maluku Utara, yaitu 6,32 persen pada tahun 2022, dimana ditargetkan akan turun di 2023 nanti.
“Hal itu merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, saya meminta dukungan dan kerja sama dari semua pihak untuk saling bahu -membahu sehingga target kita bisa tercapai,” ucapnya dihadapan peserta rapat koordinasi.
Dirinya menyatakan, rapat koordinasi ini sangat penting untuk dilakukan hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan SDM.
“Olehnya itu, TKPK provinsi dn TKPK kabupaten kota agar secara bersama-sama membicarakan pelaksanaan berbagai program pembangunan, khususnya masalah penanggulangan kemiskinan yang ada di daerah,” pinta M. Ali Yasin.
Untuk itu, Wagub berharap, dalam Rakor ini dapat menghasilkan rujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, kelompok masyarakat dapat mengakses kegiatan produktif agar dapat memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi pada keluarga miskin.
“Selain itu, dari sisi produktif diusahakan agar kelompok tenaga kerja dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif, sehingga program peningkatan keterampilan dan kualitas mendukung pengembangan usaha,” tambahnya.
Kepada semua kepala daerah dan pimpinan instansi terkait ia meminta agar memperhatikan kondisi masyarakat di daerah masing-masing supaya setiap program kegiatan dan kebijakan dapat sejalan.
