,Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam dugaan penembakan terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, serta mendesak seluruh pihak menahan diri guna mencegah bertambahnya korban di tengah meningkatnya konflik bersenjata di wilayah tersebut.
Juru Bicara KemenHAM Thomas Harming Suwarta mengatakan dugaan insiden itu mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aksi penembakan terhadap warga sipil.
Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim telah menewaskan tiga orang yang dituduh sebagai agen intelijen militer Indonesia. Klaim tersebut masih memerlukan verifikasi dari pihak berwenang.
“KemenHAM RI mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo sebagaimana video yang beredar luas. Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil yang tidak berdosa,” kata Thomas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (23/7).
Thomas menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang bersifat mendasar dan wajib dihormati oleh semua pihak, termasuk dalam situasi konflik.
Untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut, KemenHAM berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Papua Barat yang memiliki wilayah kerja di Papua Pegunungan guna menghimpun informasi dan memantau perkembangan di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai insiden sekaligus mendorong seluruh pihak mengedepankan upaya deeskalasi agar tidak ada lagi korban sipil.
“Kami mendorong semua pihak menahan diri di tengah eskalasi konflik bersenjata yang terus meningkat. Korban warga sipil dan gelombang pengungsi terus bertambah sehingga perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.
KemenHAM menyampaikan aparat keamanan masih melakukan penyelidikan terkait identitas korban maupun kronologi kejadian. Informasi mengenai insiden tersebut juga masih terus berkembang.
Selain KemenHAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut mengecam dugaan kekerasan yang kembali menyasar warga sipil.
KemenHAM menegaskan penyelesaian konflik di Papua harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian konflik secara damai.
