oleh

USAI DARI KEMENDAGRI, WALIKOTA DITERIMA PIHAK PT SMI

Laporan : Ati Modjo (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba

JAKARTA [KP] – Setelah melakukan pertemuan dengan pihak Direktur Perimbangan Keuangan Daerah, Kemendagr, Dra. Marisi Parulian, M.Si, Walikota dan rombongan langsung bertemu dengan pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), Kamis, 10 September 2020, pukul 14.00 hingga 17.00 WIB.

Usai konsultasi persetujuan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri atas permohonan pemerintah Kota Gorontalo kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan pinjaman daerah dalam rangka pemulihan ekonomi Nasional, Pemkot mendapat angin segar sehingga perbincangan tingkat selanjutnya dilakukan dengan pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Walikota Gorontalo, Marten Taha yang didampingi Wakil Ketua I DPRD Kota Gorontalo, H. Rivai  Bukusu, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, DR. Ismail Madjid, Assiten II, Laida Ali, Kepala Bappeda, Meidy Novie Silangen, Kabag Keuangan serta 7 orang anggota Banggar DPRD Kota Gorontalo diantaranya Rolly Kadulla, Ariston Tilameo dan staf Sekretariat Dekot.    

Walikota kepada media ini mengatakan jika pemerintah Kota Gorontalo sudah mengajukan pernyataan minat ke Kementerian Keuangan dan sudah dijawab disetujui pernyataannya dan kita diperintahkan untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan yang akan dibiayai oleh pinjaman daerah.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. PT SMI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modal sahamnya dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.  PT SMI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Langkah ini dilakukan Walikota karena adanya pemangkasan anggaran dari APBD baik itu Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus akibat Covid-19 yang hingga hari ini terus mencekam.

“Pemerintah melaui Menteri Keuangan nomor :105 tahun 2020 mengelurkan regulasi tentang Pedoman Peminjaman Daerah Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk itu diberikan kesempatan kepada daerah untuk peminjman itu. Ini merupakan dana pemerintah yang disalurkan melalui SMI dan tanpa bunga,” tegas Marten Taha .

Di kantor PT SMI, rombongan diterima oleh Devisi Pembiayaan PT SMI sementara pihak Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan hadir secara virtual melalui vicon.

“Kami berharap mudah-mudahan dengan adanya persetujuan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan akan segera ada realisasi pencairan sesuai yang akan disepakati nanti,” tutup Walikota berharap usai pertemuan itu.#[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar