Laporan : Roni Mulyana (JMSI), Editor : Jumadi / Mahmud
CIMAHI [KP] – Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras untuk warga terdampak Covid-19 yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyedot perhatian publik dan menjadi polemik karena terdapat foto Walikota Cimahi, Ajay M Priatna pada karung beras bansos tersebut.
Ajay menyatakan pemasangan foto dirinya pada karung beras Bansos tidak melanggar aturan dan hanya pembeda dengan bantuan lainnya.
“Gak ada aturan yang dilanggar, itu boleh saja, gak usah lihat gambarnya lihat isinya, karena itu bantuan dari Kota dan bantuan itu khan banyak,” katanya kepada wartawan kabarpublik.id , Sabtu, 16 Mei 2020.
Senada dengan Ajay, Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan menyebutkan stiker hanya sebagai pembeda saja dan tidak menyangka akan jadi polemik.
“Pemasangan foto Walikota saya kira ini adalah hal yang dilakukan Pemerintah Kota sebagai pembeda dengan bantuan yang lain walaupun dalam pembahasan untuk penetapanya kita tidak berpikir orang akan berpikir sejauh itu berpikir dari sudut yang berbeda,” ungkapnya, Kamis (28/05/2020).
Dilain pihak Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Barat, Nandang Suherman menegaskan, terkait pemasangan foto Kepala Daerah (KDH) pada paket Bansos tidak melanggar aturan akan tetapi tidak etis jika tidak sebanding dengan kinerjanya.
“Fenomena poster politisi yang banyak bermunculan pasca sistem pemilihan langsung sudah menjadi hal biasa, yang sering jadi cibiran kalau kinerja tidak berbanding lurus dengan banyak poster atau foto yang dipajang, ini yang ironis,” tuturnya.
Menurut Nandang bahkan pernah ada tuduhan terhadap politisi yang menebar poster sebagai cara menutupi jebloknya kinerja dan bisa dipersepsi tidak punya prestasi yang luarbiasa sehingga tidak dikenal luas.
“Padahal KDH itu bisa lebih efektif kampanye dan pengenalan dirinya melalui produk kebijakan yang berpihak ke rakyat,” tandasnya, Sabtu (30/05/2020). #*[KPJabar]
Komentar