JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendorong pengusaha nasional memperkuat kapasitas produksi, penguasaan teknologi, dan daya saing industri untuk menghadapi persaingan global serta membendung ketergantungan terhadap produk impor.
Menurut Bamsoet, besarnya pasar Indonesia harus menjadi peluang bagi pengusaha dalam negeri untuk meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbesar nilai tambah ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) 2026 di Jakarta, Senin (12/10/2026).
“Indonesia harus kuat di rumahnya sendiri. Perekonomian nasional harus bertumpu pada pengusaha nasional, sehingga nilai tambah, kesempatan kerja, dan kesejahteraan yang tercipta dari besarnya pasar Indonesia bisa dinikmati oleh masyarakat kita sendiri,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulis.
Mantan Ketua MPR RI itu menilai persaingan usaha saat ini tidak cukup dimenangkan melalui harga murah dan besarnya modal. Pelaku usaha juga harus memiliki teknologi yang memadai, proses produksi yang efisien, sumber daya manusia berkualitas, akses pembiayaan, serta jaringan distribusi yang kuat.
Karena itu, penguatan industri nasional dinilai penting agar Indonesia mampu menghasilkan produk berdaya saing sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap barang impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.
Impor Jadi Tantangan bagi Industri Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam pernyataan tersebut, nilai impor Indonesia sepanjang 2025 mencapai 241,86 miliar dolar AS.
Bamsoet menilai besarnya nilai impor tersebut perlu menjadi momentum bagi pengusaha nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas penggunaan komponen lokal.
“Pengusaha Indonesia harus berani menjadi produsen, inovator, pemilik teknologi, sekaligus pencipta lapangan kerja. Kalau kebutuhan masyarakat terus dipenuhi produk dari luar, sementara kemampuan produksi nasional tertinggal, maka besarnya pasar Indonesia justru akan lebih banyak menciptakan keuntungan bagi negara lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, penguatan industri dalam negeri tidak hanya bertujuan meningkatkan penjualan produk lokal, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi dari aktivitas produksi dapat dirasakan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, pengusaha nasional perlu meningkatkan kemampuan inovasi, memperbaiki kualitas produk, dan membangun rantai pasok domestik agar mampu bersaing dengan produk dari luar negeri.
Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja
Bamsoet juga menekankan pentingnya investasi yang memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Menurut dia, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya modal yang masuk atau pertumbuhan ekonomi. Investasi juga harus mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku lokal, penguatan pemasok domestik, dan transfer teknologi.
Pemerintah dan dunia usaha, lanjutnya, perlu memperluas kemitraan antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
“Ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari besarnya investasi atau pertumbuhan angka produk domestik bruto. Kita juga harus melihat berapa banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta, berapa banyak pengusaha lokal yang berkembang, seberapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia, dan apakah kesenjangan antardaerah semakin berkurang,” katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga membuka kesempatan bagi pengusaha kecil dan menengah untuk berkembang.
HIPPI Diminta Perluas Akses Usaha Daerah
Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Kehormatan HIPPI, Bamsoet meminta organisasi tersebut memperkuat pendampingan bagi pengusaha kecil dan menengah.
Pendampingan diperlukan untuk membantu pelaku usaha mengatasi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan modal, teknologi produksi, sertifikasi produk, pemasaran, hingga akses ke rantai pasok industri.
Menurut Bamsoet, banyak usaha di daerah memiliki produk potensial, tetapi belum mampu memperluas pasar karena keterbatasan kapasitas produksi, pemenuhan standar industri, dan jaringan distribusi.
Karena itu, HIPPI diharapkan dapat menjadi penghubung antara pelaku usaha, perbankan, pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), industri besar, dan platform perdagangan digital.
“Pengusaha daerah juga harus mendapatkan ruang yang lebih besar. Jangan sampai potensi ekonomi di daerah hanya menjadi sumber bahan mentah, sementara keuntungan terbesar justru dinikmati pihak lain yang menguasai pengolahan, merek, dan distribusi,” ujar Bamsoet.
Ia berharap pengusaha daerah dapat mengambil peran lebih besar dalam proses pengolahan bahan baku, pengembangan merek, dan pemasaran produk sehingga nilai tambah ekonomi tetap dinikmati di dalam negeri.
Rakernas III HIPPI 2026 tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajad Wibowo, anggota DPR RI Erwin Aksa dan Adisatrya Suryo Sulisto, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta Ketua Umum HIPPI Erik Hidayat.





