Temui Kepala LKPP RI, Wali Kota Gorontalo Bahas Peningkatan Produk Dalam Negeri dan UMKM

BERITA, GORONTALO321 Dilihat

Laporan : Ifan S. Saluki
Editor : YR

GORONTALO [kabarpublik.id] – Walikota Gorontalo Marten menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Prioritas belanja tersebut dipaparkan Marten Taha saat berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi dikantor LKPP.

“Untuk Pemerintah Kota Gorontalo telah diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) yaitu senilai Rp. 749 Miliar. Dan direncanakan menggunakan produk dalam negeri itu sebanyak 57,22 persen,” terang saat diwawancarai usai pertemuan.

Marten juga menjelaskan, upaya Pemkot Gorontalo dalam meningkatkan penggunaan produk UMKM dan Koperasi.

“Pemkot Gorontalo telah memiliki kebijakan terkait mendorong produktivitas terkait dengan keberpihakan penggunaan produk lokal dan daya saing UMKM yang tertuang dalam surat edaran Wali Kota bulan Mei 2022,” jelasnya.

Upaya yang dilakukan kata Marten, dengan mengalokasikan sedikitnya 40 persen dari nilai anggaran belanja barang dan jasa yang dikelola oleh masing-masing SKPD untuk produk UMKM atau koperasi. Demikian juga dalam menggunakan produk dalam negeri.

Marten mengatakan hal-hal yang disampaikannya direspon baik oleh Kepala LKPP. ” Bahkan Kepala LKPP memberikan dukungan fasilitasi pembinaan terhadap para PPK dan KPA Kota Gorontalo” ungkap Marten.

Nantinya PPK yang sudah bersertifikat keahlian PPBJ tingkat dasar, sambung Marten akan di fasilitasi pengembangan kemampuannya melalui bimbingan teknis sertifikat pengadaan.

Sementara itu Kepala LKPP RI, Hendrar Prihadi mengungkapkan hal yang disampaikan oleh Marten Taha terkait kebijakan pelaksanan P3DN, menjadi salah satu prioritas KLPP RI.

“Karena pesan dari pak Presiden itu bagimana kita bisa membuat regulasi agar teman-teman dalam pemerintahan ini semakin aktif mulai memakai produk dalam negeri dalam belanja ABPN ataupun APBD,” ungkapnya.

Menurutnya, semakin banyak prodak yang tercantum dalam katalog lokal maka akan semakin banyak peluang belanja itu perputaran di daerah. #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar