JAKARTA (kabarpublik.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk mengisi posisi strategis di internal lembaga. Pelantikan dipimpin langsung Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/2).
Tiga pejabat yang dilantik yakni Asep Guntur Rahayu sebagai Deputi Bidang Penindakan, Aminudin sebagai Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, serta Ely Kusumastuti sebagai Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.
Dalam sambutannya, Setyo menegaskan bahwa posisi deputi merupakan tulang punggung arah kebijakan lembaga antikorupsi. Jabatan tersebut tidak sekadar tanggung jawab administratif, melainkan mandat strategis untuk memastikan fungsi penindakan, pencegahan, serta koordinasi berjalan efektif dan terintegrasi.
“Setiap deputi diharapkan bekerja semaksimal mungkin, tidak cukup hanya optimal. Harus memiliki pola pikir visioner dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Dorong Integrasi Tanpa Sekat
Ketua KPK juga menekankan pentingnya integrasi antarunit kerja. Ia menginginkan organisasi bergerak lincah tanpa terhambat sekat birokrasi internal, sehingga proses penanganan perkara hingga pencegahan korupsi dapat berjalan lebih cepat dan terpadu.
Pelantikan ini menjadi bagian dari pemenuhan amanat regulasi sekaligus strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) di level pimpinan madya. KPK berharap penyegaran ini menjadi momentum memperkuat kredibilitas lembaga dalam menjawab harapan publik terhadap pemberantasan korupsi.
Acara pelantikan turut dihadiri Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto, serta Anggota Dewan Pengawas KPK Benny Y. Mamoto.
Hadir pula perwakilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk pejabat tinggi Polri dan Kejaksaan, serta jajaran struktural KPK lainnya.
Pelantikan tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan KPK. Ketua KPK Setyo Budiyanto melantik Asep Guntur Rahayu, Aminudin, dan Ely Kusumastuti. Rabu, 18 Februari 2026.Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Untuk memperkuat struktur organisasi, integrasi antarunit, dan efektivitas pemberantasan korupsi. Melalui penyegaran jabatan deputi strategis dan penegasan arah kebijakan berbasis kinerja serta integrasi.
