JAKARTA (kabarpublik.id) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi penggerak ekonomi sektor pertanian dan peternakan. Dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 58 juta orang, program ini membuka peluang pasar yang besar bagi petani, peternak, koperasi, serta pelaku usaha pangan lokal.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, kebutuhan bahan baku MBG mencapai Rp10.000 per porsi dari total anggaran Rp15.000. Bahan pangan tersebut meliputi karbohidrat, sayuran, buah-buahan, protein hewani, dan protein nabati.
“Dalam satu porsi itu Rp15.000. Ada porsi bahan baku Rp10.000. Bahan bakunya berupa karbohidrat, sayur, buah, protein hewani, protein nabati, dan lain sebagainya. Kalau dikalikan dengan 58 juta penerima manfaat, ini menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha pertanian,” ujar Sudaryono dalam Opening Ceremony dan Nusantara AgriFuture Summit NLP & Indogritech 2026 di Tangerang, Rabu (4/11/2026).
Menurut Sudaryono, besarnya kebutuhan pangan untuk program MBG harus dikelola secara optimal agar memberikan manfaat bagi produsen maupun konsumen.
Ia menjelaskan, penyerapan bahan pangan melalui program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga komoditas. Ketika harga terlalu tinggi, pengelolaan kebutuhan pangan dapat mendukung keterjangkauan harga. Sebaliknya, saat harga jatuh, penyerapan hasil produksi dapat membantu menjaga pendapatan petani dan peternak.
Sudaryono juga mengajak pelaku usaha pertanian dan peternakan meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
“Saya ingin mengajak semua untuk meningkatkan produktivitas. Yakinlah bahwa MBG ini harus menjadi instrumen yang bisa mendistorsi stok dan harga pangan kita di lapangan, sehingga konsumen dan produsen tidak dirugikan,” katanya.
Untuk memperkuat keterlibatan produsen lokal, BGN tengah menyiapkan sistem pengadaan bahan pangan secara daring melalui platform Loka MBG.
Melalui platform tersebut, asosiasi dan koperasi peternak diharapkan dapat memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung. Skema ini ditujukan untuk memperpendek rantai distribusi dan mengurangi ketergantungan terhadap perantara.
“Jadi, nanti yang mengisi toko daring itu asosiasi peternaknya, bukan calo, makelar, atau tengkulak. Kita ingin mendukung peternak secara langsung,” tutur Sudaryono.
Ia menegaskan, kebijakan BGN harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya bagi penerima program, tetapi juga bagi petani, peternak, dan seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok pangan MBG.
