Laporan : Nurman Ismail (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
BOALEMO [KP] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap Ranperda LKPJ tahun 2019 atas hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Gorontalo tentang pertanggung jawaban keuangan APBD 2019 yang disampaikan oleh Bupati Boalemo,Rabu (01/07/2020)
Mencermati laporan keuangan ABPD yang telah disampaikan oleh Bupati Boalemo, untuk itu Fraksi (KMP) koalisi Nasdem,Perindo berpandangan bahwa pemerintahan H. Darwis Moridu dan H. Anas Yusuf telah melakukan sebuah pencapaian kinerja yang baik atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 3 kali berturut turut.
Dengan adanya perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Fraksi (KMP) koalisi Nasdem – Perindo dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh Resvin Pakaya dari Partai Nasdem, hal ini merupakan ukuran bahwa kinerja pemerintah telah mampu mengemban amanah rakyat secara utuh di kabupaten Boalemo, serta telah mampu mempertanggungjawabkan visi dan misi sesuai dengan tujuan yakni mewujudkan masyarakat yang damai bertasbih.
Meskipun demikian, Fraksi KMP koalisi Nasdem – Perindo menyampaikan bahwa hal ini wajib untuk tetap dibahas dan dievaluasi oleh DPRD tentang keberadaan pelaksanaan pertanggung jawaban APBD 2019 berdasarkan undang undang untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Selain itu Fraksi KMP koalisi Nasdem – Perindo dalam pemandangan umum menyampaikan beberapa hal untuk dapat menjadi perhatian, agar segala bentuk prestasi terbaik yang diperoleh di tahun 2019 dapat dipertahankan sampai pada akhir masa jabatan kepemimpinan H. Darwis Moridu dan H. Anas Yusuf
Sementara itu dalam pemandangan umum Fraksi KMP, 5 hal disampaikan oleh Respin Pakaya, 2 diantaranya adalah kiranya pemerintahan H. Darwis Moridu dan H. Anas Yusuf dapat memajukan pembangunan jalan yang belum selesai dilaksanakan.
Selain itu Fraksi KMP meminta kepada pemerintahan H. Darwis Moridu dan Ir. Anas Yusuf agar dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja OPD yang belum maksimal melakukan penyerapan tehadap anggaran APBD Kabupaten Boalemo
Atas semua pandangan Fraksi KMP, akhirnya berkesimpulan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Boalemo tahun anggaran 2019 untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) laporan hasil pemeriksaan BPK RI sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD kabupaten Boalemo.#[KP]
