JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Indonesia mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta memperkuat ketahanan energi nasional.
Komitmen tersebut ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto dengan menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi.
Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar serta percepatan program konversi kendaraan listrik sebagai fokus utama dalam jangka pendek.
“Kita sudah punya niat untuk swasembada energi, yang kita yakin akan tercapai dalam empat tahun. Target ini tentunya memerlukan upaya keras dan percepatan dengan mengoptimalkan sumber-sumber energi alternatif yang kita miliki,” ujar Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-1 Danantara Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3).
Menurut Prabowo, banyak negara saat ini menghadapi krisis energi yang lebih berat. Sementara Indonesia memiliki berbagai sumber energi alternatif yang melimpah, mulai dari kelapa sawit, singkong, hingga tebu yang berpotensi diolah menjadi bahan bakar.
Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi panas bumi yang sangat besar. Potensi Geothermal di Indonesia bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita punya geothermal yang sangat besar. Kalau tidak salah, ini cadangan terbesar kedua di dunia yang belum dieksploitasi sepenuhnya,” kata Prabowo.
Sebagai langkah konkret untuk menghindari krisis energi di masa depan, Presiden memerintahkan pembangunan PLTS dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.
“Kita akan melaksanakan elektrifikasi energi terbarukan dari tenaga surya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah keputusan saya dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita bisa lebih cepat dan efektif,” tegasnya.
Di kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa arahan Presiden bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, khususnya diesel.
“Saat ini pembangkit listrik kita masih menggunakan diesel, batubara, dan gas. Arahan Bapak Presiden adalah agar kita tidak lagi bergantung pada energi fosil, khususnya diesel, sehingga diarahkan untuk membangun PLTS 100 gigawatt,” ujar Bahlil dalam tayangan podcast Kementerian ESDM di Jakarta.
Bahlil menambahkan, percepatan transisi energi tidak hanya dilakukan melalui PLTS, tetapi juga dengan memaksimalkan potensi energi lain di berbagai daerah, seperti panas bumi dan tenaga air.
“Optimalisasi pemanfaatan EBT tidak hanya dari tenaga surya, tetapi juga geothermal dan air. Dengan memanfaatkan sumber energi ini, kita dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dari luar negeri,” jelasnya.
