JAKARTA (kabarpublik.id) – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa-Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa.
Program tersebut menjadi bagian dari prioritas nasional di bidang kemandirian energi dan air. Pemerintah menargetkan pengembangan PLTS untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo telah menginstruksikan percepatan pembangunan PLTS 100 GWp agar dapat diselesaikan pada 2029.
“Presiden telah menginstruksikan agar pembangunan 100 GWp PLTS dipercepat dan diselesaikan pada 2029, dengan efisiensi biaya listrik diperkirakan mencapai Rp73,9 triliun per tahun,” kata Prasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS sebesar 30 GWp sekaligus menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Target tersebut dinilai realistis karena Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, hingga April 2026, kapasitas PLTS yang terpasang baru sekitar 1,5 GWp.
Pembangunan PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ditargetkan mencapai 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp.
Perluasan Energi Terbarukan
Prasetyo mengatakan pemerintah sepanjang 2025 telah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan (EBT), terdiri atas 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH).
Pembangunan tersebut menghabiskan anggaran Rp103,3 miliar dan telah melayani 1.831 kepala keluarga serta 131 fasilitas umum.
Pada 2026, pemerintah melanjutkan pembangunan PLTS Terpadu di 39 lokasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Proyek tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar.
Selain itu, pembangunan PLTMH dilanjutkan di tiga lokasi dengan sasaran 464 rumah tangga dan nilai investasi Rp50,4 miliar.
Program listrik desa juga telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Sebanyak 220.845 rumah tangga tidak mampu mendapatkan manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Dorong Investasi dan Lapangan Kerja Hijau
Pemerintah menilai pengembangan PLTS 100 GWp tidak hanya berkaitan dengan penyediaan listrik, tetapi juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Investasi akan diarahkan pada pembangunan pembangkit, baterai, dan jaringan listrik, sekaligus memperkuat industri panel surya atau solar photovoltaic (PV) di dalam negeri.
Program tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan kerja hijau atau green jobs. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pembangunan sektor ketenagalistrikan diperkirakan menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja, dengan lebih dari 760 ribu di antaranya berpotensi masuk kategori green jobs.
Pemerintah memastikan pelaksanaan program PLTS 100 GWp akan dilakukan secara bertahap dan terukur untuk mendukung terwujudnya sistem energi nasional yang lebih mandiri, tangguh, dan kompetitif.
