JAKARTA (kabarpublik.id) – Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan presiden, mantan menteri luar negeri, serta ketua umum partai politik di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran dinilai memiliki makna politik yang lebih luas dari sekadar respons terhadap dinamika global.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai langkah tersebut sebagai bentuk manajemen risiko politik jangka menengah, bukan semata-mata sikap atas situasi geopolitik internasional.
“Ini bukan hanya soal perang di Timur Tengah, tetapi bagaimana Presiden Prabowo mengantisipasi dampak politik di dalam negeri. Geopolitik kerap memicu tekanan ekonomi, dan tekanan ekonomi bisa dengan cepat bertransformasi menjadi tekanan politik,” ujar Arifki.
Menurutnya, konflik AS–Iran selalu berkaitan dengan isu energi global. Lonjakan harga minyak dunia berpotensi memicu inflasi dan meningkatkan beban fiskal negara. Dalam situasi seperti itu, pemerintah dinilai membutuhkan legitimasi politik yang lebih luas agar kebijakan penyesuaian ekonomi tidak dianggap sebagai keputusan sepihak.
“Jika nantinya muncul kebijakan yang kurang populer akibat situasi global, pemerintah dapat menunjukkan bahwa langkah tersebut lahir dari pertimbangan kolektif para negarawan, bukan keputusan satu figur,” jelasnya.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga melihat pertemuan tersebut sebagai strategi membangun “tameng politik” untuk meredam potensi serangan opini publik.
Beberapa waktu terakhir, muncul perdebatan mengenai posisi Indonesia dalam konstelasi global, termasuk keterlibatan dalam inisiatif perdamaian yang dikaitkan dengan Presiden AS Donald Trump.
“Serangan AS dan Israel terhadap Iran dapat memperkuat persepsi bahwa Indonesia berada dalam orbit kekuatan tertentu. Dengan melibatkan tokoh-tokoh senior, Presiden Prabowo ingin menegaskan bahwa arah kebijakan luar negeri tetap melalui pertimbangan luas dan kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Arifki menilai langkah tersebut juga mencerminkan upaya menjaga kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia lintas pemerintahan. Dalam politik, kesinambungan kebijakan sering kali lebih penting dibandingkan langkah yang bersifat sensasional.
“Pesan yang ingin disampaikan adalah kebijakan luar negeri Indonesia tidak berubah hanya karena pergantian presiden. Ada kepentingan nasional yang dijaga secara konsisten dari generasi ke generasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, makna politik utama dari pertemuan itu adalah penguatan daya tahan pemerintahan dalam menghadapi ketidakpastian global. Di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, stabilitas domestik menjadi aset strategis.
“Dalam geopolitik, yang diuji bukan hanya keberanian mengambil sikap, tetapi juga kemampuan mengelola dampaknya terhadap politik dalam negeri. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya mengantisipasi konsekuensi tersebut sejak awal,” tutupnya.
