TANGERANG (kabarpublik.id) – Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diperkirakan membawa tantangan baru dalam penyelenggaraan Pemilu 2029. Salah satu ancaman yang perlu diantisipasi adalah penyebaran hoaks melalui gambar, video, dan rekaman suara hasil manipulasi digital yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.
Peringatan tersebut disampaikan akademisi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (Unika Atma Jaya) sekaligus pegiat literasi digital, Ir. Yanto, S.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., dalam kegiatan KPU Goes to Campus di Kampus 3 Unika Atma Jaya, BSD, Tangerang.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Berdasarkan keterangan pers yang diterima pada Minggu (18/10/2026), kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan Unika Atma Jaya untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab.
Acara ini mengusung tema “Pemilih Berintegritas, Demokrasi Berkualitas: Membangun Generasi Muda yang Cerdas, Kritis, dan Bertanggung Jawab dalam Menggunakan Hak Pilih di Era Digital demi Terwujudnya Demokrasi Indonesia yang Berkualitas”.
Pemilih Harus Mampu Membedakan Fakta dan Manipulasi
Dalam paparannya, Yanto mengatakan masyarakat akan menghadapi arus informasi politik yang semakin deras menjelang Pemilu 2029, terutama selama masa kampanye.
Media sosial dan aplikasi percakapan diperkirakan tetap menjadi sarana utama penyebaran informasi politik. Namun, kemudahan mengakses dan membagikan informasi juga membuka peluang beredarnya konten menyesatkan.
“Tantangan utama pada era digital bukan sekadar banyaknya informasi, melainkan kemampuan masyarakat untuk membedakan fakta, opini, manipulasi, dan informasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Ada kecenderungan alami manusia lebih memberi perhatian pada informasi negatif,” ujar Yanto.
Menurutnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu, tetapi juga integritas masyarakat dalam menggunakan hak pilih.
Pemilih diharapkan mampu mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar, tidak mudah terprovokasi, serta menghormati perbedaan pandangan politik.
Yanto juga menyinggung sejumlah penelitian mengenai respons terhadap berita negatif berdasarkan gender. Ia menyebut terdapat temuan yang menunjukkan perempuan cenderung memberikan perhatian lebih besar dan memiliki ingatan lebih kuat terhadap informasi negatif.
Dalam suasana diskusi, Yanto berseloroh bahwa pemilih perempuan berpotensi memainkan peran penting dalam menentukan hasil Pemilu 2029.
Empat Kelompok Jadi Perhatian Literasi Digital
Yanto mengidentifikasi empat kelompok masyarakat yang memerlukan pendekatan khusus dalam penguatan literasi digital.
Keempatnya meliputi kelompok lanjut usia, generasi muda, masyarakat dengan tingkat pendidikan formal relatif rendah, serta individu yang memiliki keterikatan politik sangat kuat.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengelompokan tersebut tidak berarti seluruh anggotanya rentan terhadap hoaks.
Menurut Yanto, kemampuan seseorang dalam menyaring informasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pengalaman menggunakan teknologi, akses pendidikan, hingga kecenderungan menerima informasi yang sesuai dengan pandangan pribadi.
Kelompok lanjut usia, misalnya, dapat membutuhkan pendampingan untuk mengenali konten digital hasil manipulasi.
Sementara itu, generasi muda menghadapi tantangan berupa tingginya paparan informasi dari berbagai platform media sosial.
Adapun masyarakat dengan keterbatasan keterampilan mengevaluasi informasi membutuhkan metode edukasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami.
Di sisi lain, keterikatan politik yang terlalu kuat berpotensi membuat seseorang hanya menerima informasi yang mendukung pandangannya.
Karena itu, Yanto menilai program literasi digital harus dirancang sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat.
Tiga Ancaman Hoaks pada Pemilu 2029
Yanto menjelaskan bahwa pola penyebaran hoaks terus mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi komunikasi.
Pada Pemilu 2014 dan 2019, informasi menyesatkan banyak disebarkan melalui foto, gambar, dan teks.
Memasuki Pemilu 2024, penggunaan video semakin menonjol, termasuk potongan rekaman yang dilepaskan dari konteks aslinya untuk menggiring opini publik.
Menjelang Pemilu 2029, Yanto memproyeksikan tiga bentuk ancaman yang perlu diwaspadai.
Pertama, konten sintetis berbasis AI yang semakin realistis.
Teknologi AI memungkinkan pembuatan gambar, suara, video, hingga teks yang menyerupai konten asli.
Salah satu contohnya adalah deepfake, yakni teknologi manipulasi digital yang dapat membuat seseorang terlihat atau terdengar menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan.
Kedua, penyebaran informasi secara otomatis dan masif.
Penggunaan bot serta perangkat lunak otomatis dapat mempercepat distribusi informasi melalui banyak akun dalam waktu singkat.
Jika disalahgunakan, teknologi tersebut berpotensi menciptakan kesan seolah-olah suatu informasi memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Ketiga, manipulasi informasi yang semakin terarah.
Konten menyesatkan dapat dirancang berdasarkan minat, perilaku, atau karakteristik kelompok tertentu.
Strategi tersebut memungkinkan pesan politik dibuat lebih personal sehingga berpotensi memengaruhi emosi dan persepsi penerimanya.
Meski demikian, Yanto mengingatkan bahwa ketiga ancaman tersebut masih berupa proyeksi yang perlu diantisipasi, bukan kepastian mengenai pola penyebaran hoaks pada Pemilu 2029.
Waspadai Hoaks di Media Sosial dan Grup Percakapan
Selain perkembangan AI, Yanto menyoroti penyebaran informasi menyesatkan melalui media sosial dan aplikasi percakapan.
Konten dengan judul provokatif, video pendek, atau narasi yang memancing emosi dinilai berpotensi mempercepat penyebaran hoaks.
Sementara itu, aplikasi percakapan memungkinkan informasi beredar secara berantai melalui grup keluarga, komunitas, maupun pertemanan.
Menurutnya, masyarakat sering kali lebih mudah mempercayai informasi yang dibagikan oleh orang terdekat. Padahal, kedekatan dengan pengirim bukan jaminan kebenaran suatu informasi.
Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber, membandingkan informasi dengan media kredibel, serta memastikan keaslian gambar, video, maupun rekaman suara sebelum membagikannya.
Kemampuan memverifikasi informasi menjadi semakin penting ketika teknologi AI mampu menghasilkan konten yang terlihat meyakinkan.
Dorong Penguatan Literasi Digital Menjelang Pemilu
Yanto menekankan pentingnya pendidikan literasi digital yang berkelanjutan untuk menghadapi tantangan demokrasi pada era kecerdasan buatan.
Penguatan literasi tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga harus mencakup keterampilan berpikir kritis, memahami konteks informasi, dan mengenali upaya manipulasi opini.
Melalui kegiatan KPU Goes to Campus, generasi muda diharapkan semakin memahami tanggung jawabnya sebagai pemilih sekaligus pengguna aktif teknologi digital.
Dengan kemampuan memilah informasi secara kritis, masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh hoaks yang berpotensi mengganggu kualitas demokrasi.
Sebagai informasi, Yanto merupakan akademisi Unika Atma Jaya dengan pengalaman sekitar 24 tahun di bidang pendidikan tinggi.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Program Studi Teknik Industri, Wakil Dekan Fakultas Teknik, serta Wakil Dekan I Fakultas Biosains, Teknologi, dan Inovasi.
Saat ini, Yanto menjabat sebagai Direktur Eksekutif YZUxAJCUI Collaboration Center, pusat kolaborasi internasional yang mendapat dukungan hibah dari Yuan Ze University, Taiwan.
Selain aktif sebagai akademisi, penulis buku, dan narasumber berbagai forum ilmiah, Yanto juga menjabat sebagai Direktur SMA Futuhiyyah Semarang yang menangani perencanaan serta kebijakan strategis lembaga pendidikan tersebut.
