JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I dan KPPN Jakarta II pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pencairan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjelang penutupan tahun anggaran.
KPPN Jakarta I dan II memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana atas permintaan satuan kerja kementerian dan lembaga (satker K/L), melakukan pembukuan serta akuntansi keuangan negara, sekaligus memberikan pembinaan kepada satker terkait pelaksanaan anggaran.
Sejumlah mitra utama KPPN di antaranya Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Selain belanja kementerian dan lembaga, KPPN juga menangani penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu menekankan pentingnya kepastian tenggat waktu penyelesaian pekerjaan pada akhir tahun anggaran. Menurutnya, penetapan batas waktu menjadi kunci agar pelaksanaan belanja negara berjalan tertib dan akuntabel.
“Pekerjaan akhir tahun harus memiliki deadline yang jelas. Jika hingga batas waktu belum diselesaikan, anggarannya dapat ditarik kembali atau tidak dapat dicairkan,” ujar Menkeu, yang didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Arif Wibawa, serta jajaran direktur.
Selain meninjau proses layanan, Menkeu juga berdialog dengan pegawai KPPN serta perwakilan satker mitra, antara lain Bendahara Pengeluaran Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Wing Korps Pasukan Khas TNI AU.
Kementerian Keuangan menilai kelancaran pencairan anggaran pada akhir tahun sangat krusial, mengingat pada 2025 KPPN di wilayah DKI Jakarta mengelola porsi terbesar belanja Pemerintah Pusat dalam APBN. Karena itu, pengawalan terhadap akselerasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran terus diperkuat melalui monitoring dan evaluasi, termasuk dari sisi capaian output.
Dengan langkah tersebut, pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 diharapkan tidak hanya terserap secara optimal, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara tepat waktu dan berkelanjutan.
