JAKARTA (kabarpublik) – Capaian penting sekaligus memberikan masukan pelaksanaan program kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapat apresiasi dari anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana.
Selain capaian lifting, Dewi juga menyoroti langkah tegas Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minerba dalam penertiban terhadap aktivitas pertambangan yang tidak sesuai aturan.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Kami mengapresiasi pencapaian lifting minyak nasional yang sejak Oktober 2025 mencapai rata-rata sekitar 605.000 barel per hari. Ini capaian tertinggi sejak 2008, terima kasih kepada menteri ESDM atas kerja kerasnya. Kami tahu itu bukan hal mudah,” ungkap Dewi, saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan Menteri ESDM, di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Legislator Partai Golkar itu juga menyampaikan apresiasi pada Dirjen Minerba yang telah menutup 190 IUP terkait dengan reklamasi. Bahkan, ia menyebut penertiban tambang ilegal di Bangka Belitung (Babel) yang sudah berlangsung puluhan tahun akhirnya mulai dilakukan.
Dikutip dari Parlementaria, Rabu (12/11/2025), hal itu dinilai sebagai langkah awal yang baik, sehingga ia optimis penertiban akan terus berlanjut di daerah-daerah lain yang menjadi pusat pertambangan ilegal.
Dewi juga menyoroti kebijakan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang bertujuan menambah lifting migas nasional. Ia menilai regulasi tersebut sebagai langkah progresif, namun mengingatkan perlunya percepatan dalam implementasinya.
“Kami berharap perizinan bagi koperasi dan UMKM yang telah memenuhi persyaratan sesuai Permen bisa dipercepat. Kami sudah berdiskusi dengan kepala SKK Migas dan Dirjen Migas untuk mengurai bottleneck yang menghambat pelaksanaan di lapangan,” katanya.
Dewi juga menyampaikan aspirasi terkait realisasi anggaran Rp4,3 triliun untuk program listrik desa (Lisdes), Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Jaringan Gas (Jargas), dan pembangunan pipa gas. Ia berharap serapan anggaran tersebut dapat maksimal menjelang akhir tahun.
“Karena anggaran Rp4,3 triliun itu baru disahkan pada Agustus lalu, kami berharap pelaksanaannya bisa mencapai minimal 90 persen. Jangan sampai serapan rendah mengakibatkan alokasi tahun berikutnya, tahun 2026, justru dikurangi,” tegasnya.
Dewi Yustisiana juga menegaskan komitmen Komisi XII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kementerian ESDM, baik dalam menjaga ketahanan energi nasional, memperkuat tata kelola pertambangan, maupun memastikan keberpihakan terhadap masyarakat melalui pemerataan akses energi.
