Laporan: Rijali (JMSI), Editor: Mahmud Marhaba
RAJA AMPAT (KP) – Awal hadirnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Raja Ampat Enterprise (RAE) dengan harapan untuk menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Raja Ampat, namun hasilnya terbalik.
Buktinya, sejak berdirinya BUMD pada tahun 2016 yang memiliki tujuh anak perusahaan ini belum pernah memberikan kontribusi dalam bentuk PAD kepada pemerintah.
Koordinator Komisi III DPRD Kabupaten Raja Ampat, Charles A. M Imbir, ST, M.Si menilai kinerja BUMD gagal total. Dimana cita-cita BUMD untuk menumbuhkan perekonomian selama ini tidak berjalan baik.
“Kehadiran BUMD diharapkan untuk mengenjot PAD, tapi malahan menambah utang dan merugikan daerah”, ucap Charles baru-baru ini.
Lanjutnya, bahkan dilaporkan tujuh anak perusahan yaitu PT. RAE Agro Makmur, PT. RAE Wisata Lestari, PT. RAE Properti Karya, PT. RAE Mina Utama, PT. RAE Energi Swadaya, PT. RAE Potensi Jaya dan PT. RAE Logistik Persada tersebut mengalami kerugian.
“Awal BUMD hadir itu memiliki cita-cita untuk mengembangkan ekonomi baik di sektor pariwisata, pertanian dan perikanan serta sektor lainnya. Tapi justru tidak memberikan sumbangsi ke daerah”, katanya.
Bahkan, kata Charles, berdasarkan pengakuan direktur bahwa tujuh anak perusahaan yang didirikan BUMD dimerger jadi satu. Hal ini menandakan BUMD gagal total.
Ia juga mengaku, Komisi III sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan semua tidak ada pengelolaan. Seperti usaha bengkel yang sudah penyediaan alat-alat namun tidak berjalan.
“Yang menjadi persoalan, bengkel sendiri lokasinya bukan milik BUMD atau milik Pemkab tapi hanya di sewa. Begitupun usaha hidroponik di perumahan 10 lahan pun dipinjam dari pihak DLH (Dinas Lingkungan Hidup) dan terjadi pemalangan”, beber Charles.
Bukan hanya itu, usaha pertamina mini juga tidak berjalan dengan alasan tidak ada anggaran, pabrik es juga tidak memberikan hasil, kapal milik BUMD tenggelam dan tidak dirawat karena alasan tidak ada uang operasional. Bahkan kerja sama dengan Hotel Maridien tidak ada keuntungan.
“Jadi semua usaha yang dikelola BUMD tidak berjalan sama sekali”, singkatnya Rabu (08/07/2020).
Namun sebelumnya, kata Charles, sebagian PT ini pernah berjalan, seperti usaha Hidroponik di depan perumahan 10 tapi tidak maksimal, dan terjadi pemalangan di lokasi tersebut.
“Tentu, ini hanya menimbulkan hutang besar pada daerah sehingga lebih baik ditutup”, tutup Charles.
Dalam kondisi seperti ini, tudingan negative pun diarahkan ke Direktur BUMD, Abdul Hasan Lira. Berbagai tudingan itu mulai dari dugaan mengkomersilkan atau memanfaatkan aset BUMD untuk kepentingan pribadi. Salah satunya adalah Tanah BUMD yang disewa untuk bengkel mobil, kini diduga dimanfaatkan oleh Dirut dalam hal ini Abdul Hasan Lira untuk usaha air gelong miliknya.
Belum lagi, semua aset yang dimiliki oleh BUMD seperti kapal yang dibeli dengan harga Rp. 350 juta, bagang Rp.110 juta, perahu jolor Rp. 60 juta beserta dengan yang lainnya semua tidak jalan.
Demikian juga dengan usaha perikanan yang tempatnya dipasar Mbilim Kayam, ada nota pembelian barang yang dilaporkan berupa sembako, alat pancing dan lain-lain seharga Rp.200 juta, dan juga diduga barangnya itu tidak ada sama sekali.
Dari hasil pantauan media ini, kapal milik BUMD tak terurus lagi dan didalamnya sudah digenangi air, sedangkan pangkalan minyak, kebun hidroponik serta bengkel mobil juga tidak lagi dimanfaatkan, padahal semuanya sudah ada, bahkan sudah ada yang pernah jalan tidak maksimal.#[KP]
