oleh

Ketua Peradi Dua Periode Muhammad Konoras : Soal Pegawai Disnakertrans Malut Mogok Kerja Itu Langgar UU Tentang ASN

Laporan : Iswadi
Editor : YR

MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Dalam Amanat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan bahwa didalam UU itu tidak membuka ruang kepada ASN untuk petisi atau mogok kerja atau lain – lain

Hal ini diungkap Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) saat usai pelantikan anak buahnya di kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku Utara siang tadi. Rabu (22/06/2022)

Menurut Muhammad Konoras alias Ko Ama mengatakan bahwa pengalihan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Disnakertrans) kepada Ridwan Goal Putra Hasan oleh Gubernur provinsi Maluku Utara adalah benar karena sudah sesuai dengan UUU ASN dan sudah diputuskan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Patut diketahui bahwa pengembalian kadis Disnaker dalam hal ini Ridwan pada posisi semula adalah perintah UU. melalui pemeriksaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Oleh karena itu tidak bisa alasan lain, kecuali Gubernur Malut harus melaksanakan perintah KASN tersebut, Jika Gubernur Tidak mengembalikan Ridwan Hasan ke tempat posisi semula maka perbuatannya melanggar hukum,”Tutur Ko Ama

Ko Ama Konoras juga mengatakan melalui proses yang panjang dalam hal menilai Surat Keputusan (SK) Gubernur dalam menonjobkan atau menurunkan Ridawan Hasan dari jabatan itu adalah kesalahan prosedural maka mantan Kadis Nakertrans ini mengajukan aduan kepada KASN dan KASN pun memberikan surat kepada Gubernur Malut.

“Surat Keputusan (SK) gubernur dalam menonjobkan atau menurunkan pangkat Ridwan sebagai Kadis adalah kesalahan prosedural,”Lanjut Ko ama

Ko Ama Konoras bilang sikap ASN yang melakukan protes dan mogok kerja, sudah melanggar Undang-Undang.

“Persoalan kemudian setelah Gubernur melaksanakan perintah KASN tersebut dan apabila dalam hasil penilaian dan hasil evaluasi ternyata menunjukan bahwa saudara Ridwan ini juga punya kinerja buruk, itupun harus disertai dengan buruk apanya”Ujarnya

Sambung Ko Ama lagi bahwa Gubernur tidak seenaknya juga memberhentikan. Sebab didalam UU ASN apabila Ridwan ini melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) maka dinonaktifkan sementara. Dimana dalam hal ini belum ada bukti-bukti yang mengarah pada perbuatan Ridwan yang menyalahi aturan.

Dan Ko Ama juga menyampaikan bahwa kepada ASN, untuk supaya melangkah harus sesuai dengan tugas dan fungsinya (Tupoksi), karena ASN itu digaji secara perhari berdasarkan UU kemudian dibulatkan satu bulan

“Apabila ASN melakukan mogok kerja selama beberapa hari maka dari sisi undang-undang harus memotong. Dan itu mlanggar etika ASN sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Saya justeru merasa bahwa ASN ini dalam melakukan tindakan, perlu mencari dasar-dasar hukumnya terlebih dahulu”. Tandasnya

Ketua Peradi dua periode ini menjelaskan bahwa didalam UU ASN itu tidak melarang untuk melakukan protes atau apapun yang sejenisnya akan tetapi perlu diketahui bahwa dalam UU terdapat etika ASN Yang diantaranya disiplin, tunduk dan taat pada atasan serta taat pada UU dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya sesuai ketentuan Perundang-undangan.

“Nah sekarang dasar apa ASN melakukan mogok, sementara ASN adalah abdi negara dan abdI kepada masyarakat, kalau mogok berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang mendesak kan sangat disayangkan. Ujarnya lagi,”Jelasnya

Ketua Peradi dua periodepun berharap bahwa ASN dalam melakukan aksi itu harus mempertimbangkan aspek aspek lain yang diatur dalam UU, dengan kejadian ini Ko Ama mengatakan ASN harus diberikan sanksi baik displin atau tergantung pada atasan, karena ini perintah UU, bisa saja diturunkan pangkatnya ASN yang kena sanksi. Sebab mogok kerja sudah menyalahi UU ASN.

“Oleh karena itu kita kembali kepada Gubernur sebagai atasan ASN dan sebagai Pembina di Malut untuk menentukan sikapnya kedepan ASN Tidak lagi mogok, sebab jika mogok bukan Gubernur yang alami rugi akan tetapi yang rugi adalah masyarakat. Karena ASN mereka digaji dengan menggunakan uang negara dan uang daerah yang bersumber dari APBD dan APBN. Untuk itu ASN harus melayani secara baik,”Tutupnya #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar