Laporan : Yadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Ternate Abdullah H. M Saleh menyebutkan, Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan atau DPPK tahun 2023 naik menjadi Rp 200 juta.
Meski demikian, anggaran tersebut tidak akan dicairkan jika laporan pertanggungjawaban DPPK tahun 2022 belum disampaikan oleh pihak kecamatan setempat ke BPKAD.
“Menyangkut dengan DPPK tahun 2023 kami sudah melakukan pertemuan antara Kapala Bagian Pemerintah dan para camat,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (07/02/2023)
Dalam pembahasan tersebut pihaknya meminta para camat untuk menyampaikan kepada lurah agar daftar usulan rencana kegiatan masing-masing kelurahan memasukan ke BPKAD.
Selanjutnya, supaya bisa pencairan, maka penginputan di sistem Gampang dan Daftar Usulan Rencana atau DUR diuraikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran atau RKA.
“Kalau tentang DUR kode rekeningnya sudah jelas tinggal dipindahkan saja, karena penyampaiannya dalam RKA itu akan lebih mudah, agar Peraturan Kepala Daerah atau Perkada bisa masuk,” ungkapnya.
DPPK 2023 penggunaan anggarannya dirinya menyebutkan, yang tentukan dari Kementerian Keuangan, yang sebelumnya Rp 100 juta, maka di tahun ini naik menjadi Rp 200 juta untuk dimasing-masing 78 kelurahan di Kota Ternate. #[KP]
