JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan kembali komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas sebagai fondasi percepatan swasembada pangan nasional. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman utama dalam setiap pelayanan publik dan program strategis yang menyasar petani di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kementan, Suwandi, menilai integritas bukan sekadar pedoman moral, tetapi standar kerja yang wajib hadir dalam seluruh proses kebijakan mulai dari pelayanan, pelaksanaan program, hingga pengelolaan anggaran.
Ia menekankan internalisasi nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sebagai fondasi agar seluruh kebijakan benar-benar berpihak kepada petani dan berjalan transparan.
“Kita terus menyatukan kekuatan dengan para stakeholder untuk mencapai swasembada secara berintegritas. Nilai BerAKHLAK harus diinternalisasi dan diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan,” ujar Suwandi pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (8/12/25).
Kementan juga memperkuat mekanisme pengawasan, termasuk penyediaan kanal pelaporan seperti Lapor Pak Amran di nomor 082311109390 untuk mempercepat tindak lanjut dugaan penyimpangan.
“Masalah di lapangan tentu tidak sedikit. Namun dengan berbagai kanal pelaporan, penyelesaian dapat dipercepat. Kita juga terus memperkuat budaya kerja berintegritas dan pelayanan yang amanah,” jelas Suwandi.
Ekosistem pengendalian integritas turut ditopang oleh whistleblowing system, Sistem Pengendalian Internal (SPI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta program pencegahan korupsi berkelanjutan.
“Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena itu, seluruh program penguatan integritas disusun secara berkelanjutan,” tegasnya.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, yang hadir secara virtual, mengingatkan bahwa korupsi masih menjadi ancaman serius. Ia menegaskan budaya antikorupsi harus diterapkan sepanjang tahun, bukan hanya saat peringatan hari tertentu.
“Perilaku antikorupsi harus dijaga setiap hari. Jika ingin transparan dan akuntabel, maka integritas harus menjadi pedoman dari 1 Januari sampai 31 Desember,” ujarnya.
Ia juga mendorong Kementan mempercepat akselerasi tata kelola bersih dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Kalau perlu, Kementan Emas bisa tercapai lebih cepat, bahkan tahun 2035,” kata Setyo.
Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun integritas sejak dini bagi pegawai. “Mereka memiliki potensi besar memberikan kontribusi positif, dan itu harus diiringi dengan integritas serta kemampuan mengantisipasi konflik kepentingan,” tambahnya.
Peringatan Hakordia 2025 di Kementan diikuti lebih dari 900 peserta dari berbagai balai, satuan kerja daerah, dan unit pusat. Melalui momentum ini, Kementan menegaskan komitmennya membangun pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.
Kementan memastikan seluruh langkah menuju swasembada pangan dilakukan dengan konsisten, bersih, dan berintegritas sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat.
