JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), JP Latumahina, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet dan birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil.
Usulan tersebut disampaikan berdasarkan pengalaman panjang JP Latumahina dalam memimpin operasional perusahaan penanaman modal asing (PMA) asal Amerika Serikat yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun.
JP Latumahina, yang akrab disapa Jopie, menuturkan bahwa saat memimpin sebuah pabrik pada 2003, ia menghadapi kondisi perusahaan dengan sekitar 1.090 karyawan yang dinilai belum bekerja secara optimal. Setelah dilakukan evaluasi menyeluruh, perusahaan memutuskan menerapkan program pensiun dini dan pemberhentian terhadap sekitar 150 karyawan dengan kinerja rendah, sembari tetap memenuhi seluruh hak pesangon.
“Dalam waktu tiga bulan, produktivitas pabrik meningkat hampir dua kali lipat, biaya operasional menurun, dan kualitas produksi mengalami peningkatan signifikan,” ujar Jopie, Senin (29/6).
Menurutnya, keberhasilan tersebut membuat dirinya dipercaya menangani operasional pabrik perusahaan yang sama di Filipina dan China. Ia juga mengaku menjadi orang Indonesia pertama yang dipercaya mengelola salah satu pabrik besar di China untuk mendukung ekspansi perusahaan hingga seluruh operasional berjalan optimal.
Jopie menegaskan, keberhasilan itu bukan semata-mata karena pengurangan jumlah tenaga kerja, melainkan karena perubahan sistem kerja melalui pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan multi-skill atau mampu menjalankan lebih dari satu fungsi pekerjaan.
“Yang terpenting bukan mengurangi jumlah orang, tetapi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang tetap bekerja. Mereka harus memiliki kemampuan lintas fungsi agar organisasi menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.
Menurut Jopie, konsep serupa dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan melalui evaluasi berbasis kapabilitas, kompetensi, dan capaian kinerja.
Ia menilai jumlah pembantu Presiden saat ini cukup besar sehingga diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan setiap menteri dan pejabat tinggi negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Negara mengalokasikan anggaran besar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, harus dipastikan setiap pembantu Presiden memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Evaluasi kinerja harus menjadi budaya,” ujarnya.
Jopie juga mendorong agar para menteri tidak hanya menjalankan tugas pokok masing-masing, tetapi memiliki kemampuan lintas sektor serta proaktif menawarkan solusi kepada Presiden.
“Seorang menteri harus kreatif, memiliki kemampuan multi-skill, mampu menyampaikan gagasan, bukan hanya menunggu instruksi. Pemerintahan membutuhkan pembantu yang inovatif dan mampu bekerja secara kolaboratif,” katanya.
Selain kabinet, Jopie menilai reformasi perlu diperluas ke sektor birokrasi dan badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, sejumlah lembaga yang memiliki fungsi serupa perlu dievaluasi agar tidak terjadi tumpang tindih yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Ia mengusulkan pembentukan tim khusus untuk melakukan value audit, yakni evaluasi terhadap efektivitas organisasi, struktur kerja, serta manfaat yang dihasilkan oleh setiap lembaga pemerintah.
“Tujuannya bukan memangkas secara sembarangan, melainkan memastikan organisasi negara bekerja lebih ramping, cepat, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Sebagai contoh, Jopie mengaku pernah mengalami proses administrasi mutasi kendaraan yang menurutnya masih terlalu panjang meskipun telah memanfaatkan sistem digital.
“Masih terlalu banyak tahapan yang harus dilalui. Reformasi birokrasi harus terus diperkuat agar pelayanan publik menjadi lebih sederhana, cepat, dan efisien,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman hampir empat dekade bekerja dalam lingkungan industri dengan sistem manajemen Jepang dan Amerika Serikat, Jopie meyakini bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, tetapi upaya membangun tata kelola yang lebih sederhana, produktif, dan memberikan nilai tambah.
“Efisiensi bukan karena negara kekurangan uang, tetapi agar setiap rupiah anggaran yang berasal dari rakyat benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
