Laporan : Taufik Dj Panua (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
BUOL [KP] – Berbagai tudingan dimedia sosial, mempertanyakan kinerja DPRD dalam upaya penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Buol mendapat tanggapan positif dari pihak DPRD Buol.
Menyikapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi II DPRD Buol Ahmad Andimaka, memberikan keterangan saat di temui di ruang Komisi, Senin (04/05/2020).
“Untuk penanganan Covid-19 ini DPRD sudah sejak bulan lalu melakukan pergeseran anggaran, bukan hanya di SKPD dan OPD saja, tapi juga di DPRD,” terangnya.
Khusus di DPRD kurang lebih 5,1 miliar dilakukan pergeseran anggaran, mulai dari Perjalanan Dinas, Reses dan bahkan biaya baju kedinasan DPRD pun di kami geser demi penanganan Covid-19, jelasnya.
“Jadi sangat keliru kalau dikatakan DPRD tidak terlibat dalam penanganan masalah Covid ini, mau diambil dari mana uang penanganan Covid kalau bukan dari pergeseran anggaran, karena tidak bisa Pemda dengan sendirinya melakukan pergeseran anggaran kerena post rekeninya lain, jadi ketika terjadi pemangkasan anggaran dan pergeseran harus melapor di DPRD,” terangnya kepada waratwan kabarpublik.id Biro Buol.
Lebih lanjut Ahmad Andimaka menerangkan, untuk penanganan Covid berapapun, 50 persen dari APBD kita bisa. Tapi harus disampaikan ke DPRD secara jelas peruntukanya, kalau tidak jelas kita tidak setuju, apalagi Presiden Jokowi menyampaikan hukum mati saja pelaku korupsi dana Covid-19.
“Kami di DPRD sudah sejak awal melakukan tugas, baik itu tugas Fraksi, tugas Komisi atau bersama secara kolektif. Semua Fraksi sudah bergerak di semua Puskesmas, hingga melakukan lobby interaktif ke daerah tetangga,” katanya lagi.
Bahkan mendengar petugas Puskesmas tidak dilengkapi APD sesuai SOP saja kita sudah turun, kerena susahnya bertemu langsung dengan OPD terkait, maka kami hubungi melalui telepon untuk menyampaikan keluhan petugas kesehatan atas honor yang kurang lebih tiga bulan belum dibayarkan.
Kami terhadap, tegasnya lagi, tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan di setiap kecamatan, kenapa untuk sumber sumber dana yang lain dibenarkan tanpa di ketahui DPRD, tapi untuk gaji mereka tenaga kesehatan belum dibayarkan, kemudian APD mereka kenapa lambat di tangani dan di distribusikan ke meraka, terpaksa mereka beli sendiri walaupun hanya jas hujan.
“Jadi kalau dipertanyaan kinerja DPRD, kami bekerja keras untuk penanganan Covid-19, bahkan kami beberapa kali melakukan kegiatan sosial seperti membagi-bagikan masker, yang kami bagikan itu murni dana kami pribadi,” tegasnya.#[KP]
Komentar