Dewan Pakar IAPA Eko Prasojo, di sela-sela Konferensi Tahunan Internasional IAPA 2026 di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis, mengatakan rekomendasi tersebut disusun untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Dia mengatakan penguatan intergritas dan etika diperlukan untuk mencegah pelanggaran etik dan konflik kepentingan yang dapat memicu persoalan, termasuk korupsi.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Rekomendasi berikutnya adalah memperkuat kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dengan memanfaatkan riset, teori, pengetahuan, dan praktik terbaik agar kebijakan lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, IAPA juga mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui keterbukaan data dan informasi kepada publik.
Selain itu, pemerintah perlu menerapkan meritokrasi dalam pengisian jabatan politik dan pemerintahan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, serta pengalaman.
“Rekomendasi kelima adalah memperbaiki ekosistem pendidikan tinggi agar riset dosen dan mahasiswa memiliki kebaruan serta berdampak terhadap kebijakan publik,” kata Eko.
Sementara, mantan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto menekankan arti penting pemerintahan yang berorientasi melayani masyarakat, bukan kekuasaan.
Dia mengatakan kebijakan publik, termasuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, perlu dievaluasi untuk memastikan pelaksanaannya tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Agus juga mendorong pembentukan kembali lembaga pengawal sistem meritrokasi karena menilai penerapannya dalam manajemen aparatur sipil negara menunjukkan kecenderungan penurunan setelah pembubaran KASN.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden IAPA Mujibur Rahman Khairul Muluk mengatakan konferensi tersebut menjadi wadah bagi akademisi dari Indonesia dan berbagai negara untuk mempresentasikan penelitian serta membahas perkembangan administrasi publik.
Khairul mengharapkan forum itu dapat memperkaya pemahaman mengenai dinamika administrasi publik, serta menjadi bahan untuk menentukan arah pengembangan bidang tersebut melalui pemaparan hasil penelitian dan diskusi antar-akademisi,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed Slamet Rosyadi mengatakan kolaborasi konferensi tahunan IAPA dengan ICPSH yang digelar dua tahunan itu mengangkat isu tata kelola pemerintahan, masyarakat, dan digitalisasi.
“Perguruan tinggi siap bermitra dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik,” katanya.
Guru Besar FISIP Unsoed Dwiyanto Indiahono mengatakan persoalan publik yang kompleks membutuhkan pendekatan multidisipliner dan kolaborasi berbagai pihak.
Menurut Dwiyanto, konferensi tersebut menghadirkan 225 makalah, tujuh lokakarya, dan satu uji kompetensi, dengan peserta dari Indonesia dan lima negara lainnya.
“Kompetisi mahasiswa juga menghasilkan sekitar 190 makalah policy brief dan lebih dari 50 karya penulisan akademik,” katanya.
Kegiatan IAPA Annual Conference dan ICPSH 2026 berlangsung pada 21-23 Oktober 2026 di Auditorium Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Unsoed Purwokerto. (ant)
