BALIKPAPAN (kabarpublik.id) – Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Timur mengamankan 55 potong sirip hiu dengan berat total 6,35 kilogram dari KM Usaha Bersama di perairan Pulau Balikukup, Kabupaten Berau.
Penindakan dilakukan terhadap kapal motor berukuran 14 GT tersebut karena nakhoda tidak dapat menunjukkan dokumen resmi pengangkutan hasil perikanan.
Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Pol. Restika Pardamean Nainggolan, mengatakan pengangkutan sirip hiu tanpa dokumen yang sah merupakan pelanggaran hukum.
“Tanpa dokumen yang sah, maka sirip hiu ini ilegal dan penguasaannya melanggar hukum,” tegas Nainggolan di Balikpapan, Minggu (8/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan tiga jenis sirip hiu di atas geladak kapal. Barang bukti tersebut terdiri atas 20 potong sirip hiu macan, delapan potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng.
Berdasarkan keterangan nakhoda dan tiga anak buah kapal (ABK), sirip hiu tersebut diperoleh menggunakan metode rawai apung di sekitar perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit pada awal November 2026.
Pengungkapan kasus bermula ketika petugas mencurigai aktivitas KM Usaha Bersama yang sedang lego jangkar di sekitar Pulau Balikukup pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 11.30 WITA.
Petugas kemudian mendekati kapal dan melakukan pemeriksaan. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan puluhan potong sirip hiu yang tidak dilengkapi dokumen pengangkutan.
Selanjutnya, kapal, barang bukti, serta seluruh awak kapal dibawa ke Markas Komando Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Nainggolan menjelaskan, penanganan perkara tersebut melibatkan tenaga ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
Berdasarkan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, perkara tersebut dilimpahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim untuk proses penyelesaian melalui sanksi administratif.
Ia menambahkan, kegiatan pengangkutan hasil perikanan wajib memenuhi ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
Selain itu, perdagangan hiu juga diatur melalui ketentuan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta konvensi internasional CITES yang membatasi perdagangan spesies tertentu berdasarkan kuota dan perizinan.
Nainggolan menegaskan, Ditpolairud Polda Kaltim akan terus meningkatkan patroli di kawasan pesisir untuk mencegah pelanggaran di sektor perikanan.
“Kami pastikan patroli rutin di kawasan pesisir akan terus digencarkan demi melindungi ruang tangkap nelayan tradisional serta menjaga kelestarian terumbu karang dan kekayaan hayati maritim,” pungkasnya.
