JAKARTA (kabarpublik.id) – Diskusi publik bertajuk “Rupiah Jeblok, Ekonomi di Tubir Jurang” yang digelar komunitas Obor Rakyat Reborn di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (23/5/26), membahas pelemahan nilai tukar rupiah, tata kelola sumber daya alam (SDA), hingga kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai semakin tertekan.
Kegiatan dalam forum Obrolan Sabtu Seru itu menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, anggota DPR RI Mardani Ali Sera, ekonom Dipo Satria Ramli, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, serta dipandu Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn Setiyardi Budiono.
Dalam forum tersebut, Fuad Bawazier mendukung langkah pemerintah yang mendorong ekspor komoditas SDA dilakukan melalui satu pintu lewat BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menurutnya, kebijakan itu diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan menekan potensi kebocoran penerimaan negara.
Ia menilai praktik manipulasi harga, transfer pricing, dan under invoicing masih menjadi persoalan serius dalam pengelolaan komoditas strategis nasional.
“Banyak komoditas diekspor melalui perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga lebih rendah sebelum dijual kembali dengan nilai sebenarnya,” kata Fuad.
Fuad juga menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia dibanding sejumlah negara ASEAN. Menurut dia, perbaikan tata kelola SDA menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan penerimaan negara.
Selain itu, ia menilai pengelolaan sektor nonmigas seperti batu bara, nikel, emas, dan sawit perlu diawasi lebih ketat agar sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Sementara itu, anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut pemerintah saat ini tengah menjalankan berbagai langkah ekonomi, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.
Menurut Mardani, model tersebut diharapkan mampu menggabungkan sistem korporasi modern dengan semangat koperasi di tingkat desa.
“Ini merupakan upaya yang membutuhkan pengawalan agar dapat berjalan efektif,” ujar Mardani.
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai pertumbuhan ekonomi nasional belum sepenuhnya dirasakan masyarakat bawah. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan harga kebutuhan pokok dan energi di sejumlah daerah di luar Pulau Jawa.
Menurut Dedi, distribusi kebijakan ekonomi perlu diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.
Pada kesempatan yang sama, Setiyardi Budiono menyoroti tingginya angka pinjaman online yang dinilai menjadi indikator tekanan ekonomi masyarakat.
Ia mengatakan kondisi ekonomi masyarakat bawah masih menghadapi tantangan, meski sejumlah indikator makroekonomi dinilai relatif stabil.
Sementara itu, ekonom Dipo Satria Ramli menilai pelemahan rupiah saat ini belum mengarah pada krisis seperti tahun 1998. Menurutnya, pemerintah kini memiliki instrumen pengendalian ekonomi yang lebih kuat dibanding masa lalu.
Meski demikian, Dipo mengingatkan pemerintah agar tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional.
