oleh

Di Tahun 2022, Disperindag Kota Ternate Bakal Hentikan Minyak Goreng Curah

-BERITA-158 Dilihat

Laporan : Yadi / Editor : YR

MALUKU UTARA [Kabarpublik.id] – Tahun 2022 penjualan minyak goreng curah di sejumlah pasar dan kios di Kota Ternate bakal dihentikn oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Maluku Utara.

Larangan ini untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2020 tentang minyak goreng Sawit wajib kemasan. Wajib kemasan itu diberikan pembatasannya sampai 31 Desember 2021.

Kepala Disprindag Kota Ternate, Hasyim Yusuf saat melakukan rapat bersama dengan pengusaha agen minyak kelapa di ruang kerjanya.
Kepala Disprindag Kota Ternate, Hasyim Yusuf saat melakukan rapat bersama dengan pengusaha agen minyak kelapa di ruang kerjanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, Hasyim Yusuf mengatakan, kemarin pihaknya sudah melakukn rapat bersama dengn pengusaha agen minyak kelapa yang berada di Kota Ternate. Sekaligus mensosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan.

“Jadi wajib kemasan itu diberikan pembatasan sampai 31 Desember 2021. Sementara untuk 1 Januari 2022 nanti akan dihentikan diperdagangkan,” ucap Hasyim kepada wartawan Kabarpublik. di ruang kerjanya, Jumat (10/21/2021).

Maka pihaknya perlu mensosialisasikan sampai ke sejumlah pedagang yang ada di pasar, kios dan warung – warung kecil. Dan itu nanti mereka diberikan surat pemberitahuan mengenai penjualan minyak goreng curah. Ini dilakukan agar pihaknya dapat menjamin mutu hygines dari minyak goreng yang dijual kepada konsumen itu sudah benar – benar di jamin.

“Bukan hanya itu minyak goreng yang mereka jual itu juga harus dalam bentuk kemasan dengan lebel yang jelas. Itu yang perlu disampaikan kepada pembeli dan pedagang,” jelas Hasyim.

Saat disentil tanggapan dari pengusaha agen minyak pada saat rapat kemarin, mantan Kepala BPBD Kota Ternate itu menyampaikan bahwa, mereka sangat membantu pemerintah, dan sekaligus mensosialisasikan Peraturan tersebut.

“Jadi mereka nanti akan turut mensosialisasikan kepada pedagang-pedagang kecil apabila nanti para pedagang datang membeli minyak kepada mereka. Nah, itu yang menjadi perhatian kita untuk mnjelaskan kepada para pedagang,” ungkapnya.

Insyaallah kedepan, Hasyim katakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Maluku Utara di Ternate untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan tersebut.

Hasyim menegaskan, apabila dalam sosialisasi ini tidak juga diindahkan oleh pedagang, maka akan diberikan teguran sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 tahun 2016 yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah.

“Sangsi yang akan diberikan antara lain berupa Administratif, peringatan tertulis, pencabutan izin usaha, dan izin operasional/komersial,” tegas Hasyim. #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar