Laporan : Tim Kabar Publik
Editor : Mahmud Marhaba
GORONTALO (KP) – Pemerintah Provinsi Gorontalo mensikapi dengan serius polemik yang saat ini terjadi diperbatasan Gorontalo Utara-Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) terkait tapal batas wilayah.
Puluhan mahasiswa dari aliansi Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Tolinggula (KPMIT), saat menggelar aksi dihalaman kantor Gubernur Gorontalo meminta agar pemerintah provinsi mensikapi klaim pencaplokan wilayah oleh pemerintah Kabupaten Buol.
“Hari ini pemerintah Sulawesi Tengah telah mengklaim bahwa ada beberapa desa di Kabupaten Gorontalo Utara masuk wilayah Kabupaten Buol, dimana hal tersebut membuat resah masyarakat Gorontalo khususnya masyarakat Tolinggula,” kata Nawmanto Polinggapo koordinator masa aksi.
Asisten I Pemprov Gorontalo Sukri J.Botutihe saat menemui masa aksi menjelaskan bahwa, permohonan maaf sebelumnya karena Gubernur Gorontalo tidak berada di lokasi, dan masih berada di Jakarta, sehingga tidak bisa menemui masa aksi.
“Saya yang mewakili Gubernur dan bertanggung jawab menangani kasus tapal batas tersebut,” tegas Sukri Botutihe.
Pemerintah provinsi Gorontalo, lanjut Sukri itu tidak pernah dan tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut, dan sudah ada pertemuan antara pemerintah provinsi Gorontalo dengan DPRD yang salah satu pembahasanya adalah tapal batas wilayah.
Pemerintah provinsi sudah membangun komunikasi langsung dengan pemerintah Sulawesi Tengah namun pertemuan antar kedua daerah tersebut tertunda, karena musibah yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah.
“Proses penanganan batas wilayah sudah 2 bulan ditangani yang dipimpin oleh wakil Gubernur bersama bupati terpilih dan dinas terkait,” jelasnya.
Dari hasil pertemuan tersebut telah menyepakati seluruh dokumen dan sejarah latar belakan dikumpulkan semua dan telah disampaikan ke kementrian dalam negeri.
“Kita telah menyampaiakan info awal ke kemendagri tidak bersama-sama dengan pemerintah sulawesi tengah, kita bersama tim menyampaikan semua maslah terkait dengan tapal batas di Kantor Kementrian Dalam Negeri,” tutupnya.#(KP)
Komentar