DEPOK (kabarpublik.id) – Kasus tawuran pelajar yang digagalkan Tim Jaguar Perintis Presisi Polres Metro Depok belum lama ini di Kecamatan Beji menjadi perhatian serius akademisi. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan sembilan pemuda dan pelajar beserta barang bukti berupa dua bilah celurit besar, satu botol bom molotov, dan empat unit telepon genggam. Penemuan bom molotov dalam kasus tawuran dinilai sebagai eskalasi serius.
Menanggapi hal tersebut, saya selaku Dosen Komunikasi, yang juga merupakan lulusan Doktor Manajemen Pendidikan Islam, sekaligus juga merupakan warga Depok, menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan paradoks Kota Layak Anak.
Seperti kita ketahui Bersama, Depok meraih predikat Kota Layak Anak tingkat Nindya pada 2025. Namun hingga April 2026, tercatat 36 kasus kekerasan terhadap anak. Oktober 2026, kita menemukan celurit dan molotov di Beji jam setengah empat pagi. Ini menunjukkan bahwa piala KLA masih berhenti di lobi Balai Kota, belum sampai ke meja makan keluarga di Kota Depok.
Dari perspektif Manajemen Pendidikan Islam, ada kegagalan hidden curriculum. Kurikulum resmi di sekolah mengajarkan toleransi, namun kurikulum tersembunyi dari algoritma media sosial mengajarkan bahwa membawa celurit bisa mendapatkan jutaan views dan validasi.
Coba perhatikan postingan Sebagian pelajar SMP maupun SMA kota Depok, ada banyak sekali postingan berisi video-video tawuran dengan menggunakan celurit, golok dan senjata tajam lainnya.
Sementara dari perspektif komunikasi pelajar, penemuan molotov merupakan titik belok. Molotov bukan lagi senjata tawuran biasa, melainkan masuk kategori incendiary device ringan. Jika dulu tawuran pakai penggaris besi, lalu celurit 1,5 meter seperti kasus Boyolali 30 Oktober lalu, kini di Depok sudah molotov. Ini bukan kenakalan remaja lagi. Ini degradasi rasa aman.
Saya mengusulkan tiga langkah manajemen yang harus dilakukan Pemkot Depok jika ingin gelar Kota Layak Anak itu bukan sekadar piagam:
1. Audit Komunikasi Keluarga, Bukan Hanya Audit Fisik Taman Bermain.
Selama ini KLA diukur dengan berapa banyak taman bermain dibangun. Padahal yang dibutuhkan adalah audit berapa banyak keluarga di Beji yang masih makan malam bersama tanpa HP. Buat program “Meja Makan Tanpa Gawai 30 Menit” sebagai indikator KLA yang baru.
2. Libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam Kurikulum Pesantren Kilat Anti-Tawuran.
Jangan hanya ceramah agama tentang akhlak. Ajak anak-anak SMP dan SMA di Depok untuk bongkar pasang celurit dan molotov bersama TNI/Polri, lalu jelaskan dampak hukum dan medisnya. Anak laki-laki butuh pengalaman sensorik, bukan hanya ceramah.
3. Buat Satgas Digital Berbasis RT/RW.
Tren tawuran pelajar di tahun 2026 ini dengan pola komunikasi janjian melalui DM (Direct Message) pada media sosial Instagram. Maka penjagaannya harus ada di sana. Bentuk kelompok WA orang tua per RT yang anggotanya juga follow akun-akun yang sering dipakai janjian tawuran di Depok. Bukan untuk memata-matai, tapi untuk menerjemahkan bahasa “gasskeun, setloc, bacok” menjadi alarm dini.
Polisi sudah bekerja mengamankan puluhan atau bahkan ratusan pelajar pelaku tawuran. Tapi akan muncul lagi pelajar dan pemuda lain minggu depan jika kita para orang tua dan pemerintah kota Depok memikirkan persoalan ini secara serius sejak dini.
Kota Layak Anak tidak dibangun dengan piala. Ia dibangun dengan keberanian seorang ayah di Kota Depok untuk berkata pada anaknya jam 10 malam: “HP-nya taruh di ruang tamu, kita ngobrol dulu.”
Oleh: Dr. Muhammad Darwinsyah
Jurnalis Senior sekaligus Dosen Komunikasi, serta Doktor Manajemen Pendidikan Islam.
