KOTA BENGKULU (Kabarpublik.id) – Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, memberhentikan sementara bantuan sosial bagi lebih dari 2.000 penerima yang diduga terlibat judi online (judol).
Bantuan sosial yang dipending tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
“Diberhentikan sementara atau dipending dulu karena terlibat judol. Nanti ada masa sanggah bagi penerima yang keberatan karena merasa tidak terlibat judol,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Eli Susbenti saat dihubungi dari Bengkulu, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada penerima bantuan sosial untuk mengajukan sanggah apabila keberatan masuk dalam daftar penerima yang bantuan sosialnya dipending.
Penerima dapat membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam aktivitas judi online melalui proses sanggah dan verifikasi.
Menurut Eli, penerima bantuan sosial yang masuk dalam daftar tersebut belum tentu terlibat langsung dalam judi online. Data penerima dapat tercatat karena kartu tanda penduduk (KTP) atau nomor telepon mereka digunakan anggota keluarga maupun pihak lain untuk bermain judi online atau mengakses pinjaman online (pinjol).
“Misalnya ada anak mereka yang bekerja di luar daerah dan bermain judol atau pinjol tanpa sepengetahuan orang tuanya, tetapi datanya tetap tercatat karena masih dalam satu kartu keluarga,” ujarnya.
Identitas Disalahgunakan
Selain KTP, nomor telepon milik penerima bantuan sosial juga dapat digunakan anggota keluarga untuk bermain judi online atau mengajukan pinjaman online.
Bagi penerima yang merasa tidak terlibat judi online, kata dia, akan dilakukan proses sanggah dan verifikasi. Penerima diminta membuat berita acara terkait kesediaan menutup nomor rekening bank serta surat pernyataan bahwa KTP dan nomor teleponnya digunakan pihak lain.
Penerima juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan apabila sebelumnya bantuan sosial digunakan untuk judi online atau membayar tagihan pinjaman online.
Eli mengatakan penerima yang tidak terbukti terlibat judi online masih berpeluang kembali menerima bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus melalui verifikasi secara berjenjang, mulai dari Dinas Sosial hingga Kementerian Sosial.
“Makanya setelah dapat bantuan jangan digunakan untuk judol,” kata dia.
Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko mengetahui adanya penerima bantuan sosial yang diduga terlibat judi online setelah menerima data nama-nama penerima dari aplikasi Kementerian Sosial.
Data tersebut dicatat berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK) yang digunakan untuk mengidentifikasi penerima yang diduga terlibat judi online maupun pinjaman online.
Sementara itu, Eli menyebutkan jumlah keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Mukomuko sekitar 9.000 keluarga.
Jumlah penerima BPNT juga sekitar 9.000 keluarga. Penerima PKH dipastikan menerima BPNT, meskipun terdapat masyarakat yang hanya menerima BPNT dengan jumlah yang tidak banyak. (ant)
