JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penguatan pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) guna menjaga produktivitas ternak sekaligus melindungi keberlanjutan usaha peternak rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan Titiek saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner (BBV) Wates, Jumat (30/1/26).
Kunjungan ini difokuskan pada pendalaman kebijakan pengendalian PHMS dalam mendukung peningkatan produksi ternak serta percepatan swasembada daging dan susu nasional.
Titiek menyoroti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagai salah satu PHMS yang harus terus diwaspadai. Pengalaman wabah PMK sebelumnya, menurutnya, menjadi pelajaran penting tentang perlunya sistem kesehatan hewan yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga pengendalian.
“Subsektor peternakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pola usaha yang masih tradisional, tingginya biaya pakan, serta ancaman penyakit hewan menular strategis yang berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dan mengganggu ketahanan pangan,” ujar Titiek.
Dalam konteks penguatan sistem kesehatan hewan, Titiek menilai BBV Wates memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan bersama Badan Karantina Indonesia.
BBV Wates tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan laboratorium dan diagnostik, tetapi juga berperan dalam surveilans, pemantauan lalu lintas hewan, serta pembinaan dan pendampingan teknis bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha peternakan.
Sejalan dengan itu, Komisi IV DPR RI mendorong penguatan sarana dan prasarana laboratorium berstandar internasional, pemenuhan alat identifikasi PMK, serta peningkatan perhatian terhadap Tenaga Harian Lepas (THL) peternakan yang berperan penting dalam deteksi dini penyakit hewan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pengendalian PHMS merupakan pilar utama dalam perlindungan peternak dan penguatan subsektor peternakan nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, menyatakan bahwa sistem kesehatan hewan yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan produksi ternak dan ketahanan pangan.
“Kami optimistis, dengan dukungan kebijakan dan penganggaran dari Komisi IV DPR RI serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, pengendalian PHMS dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” kata Agung.
Komisi IV DPR RI juga menyatakan kesiapan mendukung perbaikan sarana dan prasarana balai veteriner serta pemenuhan kebutuhan vaksinasi PMK. DPR menilai keberhasilan pengendalian penyakit hewan tidak hanya berdampak pada kesehatan ternak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan peternak.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung fasilitas laboratorium dan mekanisme pelayanan diagnostik di BBV Wates, sekaligus mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Pertanian dalam menjaga kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
Di kesempatan terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah mengalokasikan 4 juta dosis vaksin PMK sebagai langkah konkret pengendalian wabah di berbagai daerah.
“Vaksin telah didistribusikan ke berbagai wilayah. Alhamdulillah, tren kasus PMK saat ini sudah melandai,” ujar Mentan Amran.
Meski demikian, Mentan menegaskan seluruh jajaran Kementerian Pertanian tetap diminta siaga dan bergerak cepat menghadapi potensi penyebaran PMK.
Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI dalam mewujudkan sistem peternakan nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
