Laporan : Serman Tahala
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Puluhan massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Pemuda Pro Demokrasi (JAMPI) mendatangi kantor Bupati Boalemo, Kamis (08/09/2022).
Kedatangan masa tersebut dalam rangka menyampaikan beberapa aspirasi, salah satunya menolak pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara sistem elektronik atau e-voting .
Mereka menilai jika pelaksanaan Pilkades yang dilakukan secara e-voting ini hanya dapat berpotensi merugikan uang rakyat.
Apalagi kata mereka, sebagian besar juga belum terlalu paham dengan sistem tersebut. Termasuk jika ada sengketa hasil, harus menunggu proses peradilan.
“Menurut kami terdapat beberapa persoalan yang mendasar untuk dipertimbangkan jika Pilkades ini di laksanakan menggunakan sistem e-Voting, diantaranya terkait regulasi, efisiensi anggaran, bahkan MoU Pemda dengan perusahaan itu terindikasi sarat kepentingan dan berpotensi merugikan uang rakyat,” ujar salah satu masa aksi tersebut.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Boalemo Sherman Moridu saat menerima masa aksi tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap aksi yang disampaikan oleh Jaringan Masyarakat Pemuda Pro Demokrasi ini.
“Aksi ini merupakan salah satu langkah baik untuk mengkoreksi kinerja yang dilakukan oleh Pemda Boalemo. Untuk itu, saya sampaikan terima kasih,” ujar Sherman.
Nah, terkait pelaksanaan Pilkades e-voting ini, Sherman katakan bahwa hal ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2017 silam.
Dimana terdapat sebanyak 160 Desa dan 40 Desa termasuk Desa yang ada di Kabupaten Boalemo juga telah melaksanakan Pilkades secara e-voting ini.
Maka dari pengalaman itulah, Pemerintah melakukan kembali pemilihan secara e-voting tersebut.
Sebab dengan cara e-voting ini, akan memudahkan perhitungan surat suara tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama, bahkan hasil dari perhitungan suara ini dapat dilihat secara langsung lewat layar atau leptop saja.
“Saya harap teman – teman memakluminya. Dan untuk aspirasi ini, kami akan segera melakukan rapat bersama Penjabat Bupati Boalemo, Dinas terkait dan DPRD Boalemo untuk mencarikan solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat,” tandasnya #[KP]
