JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah menegaskan komitmennya menuntaskan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra hingga seluruh wilayah terdampak benar-benar pulih. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar Jumat (27/2/2026).
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengikuti rapat secara daring dari Kantor Kementerian PANRB, Jakarta.
Rehabilitasi Harus Berjalan Sampai Tuntas
Dalam arahannya, Pratikno menekankan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh berhenti di tengah jalan.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana harus terus berjalan sampai daerah terdampak benar-benar pulih,” tegasnya dalam forum koordinasi tersebut.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas sosial-ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana Sumatra.
Hadir Sejumlah Menteri dan Kepala Daerah
Rapat koordinasi tingkat menteri ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain:
- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar
- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian
- Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy
Selain jajaran menteri, seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana di Sumatra juga mengikuti rapat tersebut.
Dari internal Kementerian PANRB, hadir pula Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana, Deputi Bidang Pelayanan Publik Otok Kuswandaru, serta pimpinan JPT Pratama.
Fokus Sinkronisasi Lintas Kementerian
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Pemerintah ingin memastikan bahwa:
- Percepatan rehabilitasi berjalan efektif
- Rekonstruksi infrastruktur selaras dengan perencanaan pembangunan
- Pelayanan publik kembali optimal
- Koordinasi pusat dan daerah semakin solid
Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci agar pemulihan pascabencana tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
