Laporan : Tim JMSI Gorontalo, Editor : Mahmud Marhaba
KOTA GORONTALO [KP] – Rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Gorontalo terkait rekomendasi penangguhan pinjaman ASN dan Aleg Dekot jadi masalah. Kebijakan ini mendapat kritikan dari Ketua DPD PAN Kota Gorontalo. Dirinya mempersoalkan langkah yang telah dilakukan oleh Wali Kota Marten Taha.
Hal ini mendapat tanggapan dari Juru Bicara (Jubir) Wali Kota, Yudin Laliyo. Dirinya membantah telah mengusulkan penangguhan cicilan melalui pemotongan pinjaman bagi Anggota DPRD dan ASN Kota Gorontalo ke Bank SulutGo.
Surat yang disebut-sebut sebagai usulan Wali Kota ke Bank milik daerah itu, menurut Yudin, hanya sebatas rekomendasi atas aspirasi yang disampaikan oleh Anggota DPRD dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Gorontalo.
“Itu hanya sebatas rekomendasi yang disampaikan untuk menyahuti aspirasi Anggota DPRD dan ASN yang merupakan mitra Pak Wali Kota,” tutur Yudin saat menanggapi pertanyaan wartawan seputar usulan tersebut di ruang kerjanya, Senin (20/04/2020).
Menurut Yudin, tindakan Walikota adalah sebuah kewajaran karena hanya meneruskan aspirasi tersebut.
“Saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan soal surat itu,” tegas Yudin.
Namun demikian, ketika ditanya tanggapannya soal pernyataan Ketua DPD PAN Kota Gorontalo yang mempersoalkan langkah yang telah dilakukan oleh Wali Kota Marten Taha, Yudin yang juga mantan Wartawan itu menyebutnya sebagai salah sasaran.
“Ini salah sasaran. Sejatinya koordinasi dilakukan oleh Ketua DPD PAN Kota dengan Aleg DPRD Kota dari Partai Amanat Nasional. Bukan malah ke Pemkot.,” tandas Yudin.
Seperti diketahui,bukan hanya Pemerintah Kota Gorontalo yang telah melayangkan surat ke bank-bank, namun daerah lain pun di provinsi ini melakukan rencana relaksasi angsuran pinjaman di tengah merebaknya Covid-19..#[JMSI].
Komentar