JAKARTA (kabarpublik) – Reformasi kepolisian harus dilakukan menyeluruh agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat, tidak boleh setengah-setengah, harus mencakup perubahan internal maupun eksternal.
“Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapa saja boleh memberikan masukan, asal semangatnya sama, untuk perbaikan bangsa dan negara,” tegas Ketua DPR RI, Puan Maharani, usai memimpin rapat paripurna di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Pernyataan itu dalam rangka menanggapi dorongan sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan Menko Polhukam Mahfud MD, yang menyuarakan pentingnya reformasi Polri. Isu reformasi semakin menguat seiring meningkatnya tuntutan publik atas profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas aparat kepolisian.
Puan juga menilai, reformasi Polri merupakan agenda jangka panjang yang harus dikawal bersama. Sebagai institusi penegak hukum yang bersentuhan langsung dengan rakyat, Polri memiliki peran vital menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Karena itu, tambah dia, setiap langkah perbaikan harus benar-benar dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Intinya kita semua punya tanggung jawab bersama untuk memperbaiki. DPR akan mendukung langkah-langkah yang memang terbukti memberikan manfaat bagi bangsa,” tegas legislator Fraksi PDI-Perjuangan Dapil Jawa Tengah V.
Dia juga mengingatkan, reformasi Polri tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan dan prosedural, tetapi juga menyentuh budaya organisasi, pola rekrutmen, hingga peningkatan integritas aparat di lapangan.
Tanpa perubahan menyeluruh, sambungnya seperti dikutip dari Parlementaria, reformasi akan berhenti hanya di level wacana.
DPR, lanjut Puan, siap menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan reformasi Polri berjalan sesuai arah yang diharapkan rakyat.
“Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya,” katanya.
Reformasi Polri sendiri telah menjadi isu berulang sejak era reformasi 1998, namun hingga kini masih menuai kritik terkait praktik penyalahgunaan wewenang, rendahnya transparansi, dan kasus-kasus pelanggaran etik aparat.
Dengan dorongan dari DPR, pemerintah, dan masyarakat sipil, Puan optimistis transformasi menyeluruh di tubuh Polri bisa diwujudkan.
