JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah mempercepat upaya transisi menuju energi bersih dan terbarukan guna memperluas akses energi bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat implementasi berbagai program energi terbarukan, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di sekolah dan desa.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/3/26).
Bahlil menjelaskan, salah satu agenda utama rapat adalah percepatan pengembangan energi terbarukan, termasuk target pembangunan PLTS dengan kapasitas hingga 100 gigawatt.
“Kami baru saja menyelesaikan rapat terbatas dengan Bapak Presiden yang membahas implementasi energi bersih dan energi baru terbarukan, termasuk pengembangan PLTS dengan target sekitar 100 gigawatt,” ujar Bahlil.
Untuk mempercepat realisasi transisi energi, Presiden Prabowo juga membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi energi dan menunjuk Bahlil sebagai ketuanya.
Menurut Bahlil, pembentukan satgas tersebut bertujuan mempercepat pengalihan sumber energi dari bahan bakar fosil menuju energi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus menekan beban subsidi energi pemerintah.
“Dengan konversi dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke PLTS, efisiensi subsidi listrik bisa meningkat dan pada saat yang sama kita mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik,” jelasnya.
Kementerian ESDM juga akan memprioritaskan pemanfaatan PLTS untuk mempercepat elektrifikasi di wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit dijangkau jaringan listrik konvensional.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperluas akses listrik bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Selain pembangunan PLTS, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik.
Pemerintah menargetkan konversi sekitar 120 juta sepeda motor dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.
“Bapak Presiden menginginkan implementasi program ini segera dijalankan. Targetnya maksimal tiga sampai empat tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat,” kata Bahlil.
