Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Dalam rangka mempercepat penurunan tengkes di daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan cegah pernikahan dini, di Hotel El Madinah, Kota Gorontalo, Jum’at (01/12/2023).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo ini dianggap penting, sebab menjadi upaya awal yang harusnya dilakukan untuk mencegah tengkes.
Penjabat Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki menyebut, selama ini pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menurunkan prevalensi tengkes di daerah, hingga berada di angka 23,8 persen.
Menurutnya, upaya ini sudah sangat luar biasa, namun akan lebih baik jika tengkes dicegah sejak awal.
“Kita tidak boleh berpuas diri dengan angka tengkes kita yang terus menurun dari tahun ke tahun. Tengkes perlu kita cegah sejak awal, dengan cara memberikan kesadaran kepada generasi muda, agar tidak menikah di usia yang masih terlalu dini, karena risiko tengkesnya juga tinggi,” jelas Budi.
Budi menyebut, selama ini yang menjadi fokus pemerintah hanya menurunkan angka prevalensi tengkes saja. Adanya pernikahan dini yang berisiko tinggi untuk menambah jumlah anak tengkes di daerah justru masih luput dari perhatian.
“Pada tahun 2023 triwulan III angka pernikahan dini sudah mencapai 183 orang. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama, karena merupakan bibit-bibit yang berpotensi untuk melahirkan anak tengkes. Kita susah payah menjaga dan memenuhi gizi anak yang tengkes, akan tetapi kita lupa mengantisipasi bayi-bayi yang akan lahir dari 183 orang ibu ini,” ujarnya.
Budi mengajak agar fenomena ini tidak dibiarkan terus menerus, sebab pernikahan dini berdampak terhadap risiko tengkes serta kematian ibu dan bayi. Olehnya, ia mengharapkan agar seluruh pihak dapat mengambil peran dalam upaya-upaya tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi Anang S. Otoluwa, Ketua IWAPI Provinsi Gorontalo Suharsi Igirisa, serta Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yana Yanti Suleman. Sementara peserta terdiri dari organisasi wanita, TP PKK Provinsi, dan BKOW yang berjumlah 70 orang.
